Suara.com - CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mempersilakan KPK hingga BPK untuk melakukan audit terhadap Danantara. Ia menegaskan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.
Hal itu disampaikan Rosan menanggapi ihwal KPK dan BPK yang tidak bisa mengaudit Danantara.
"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).
Rosan juga menyebut bahwa melalui Public Service Obligation (PSO), BPK bisa melakukan audit terhadap perusahaan.
"Jadi, berita ini harus diluruskan dan semua itu ikut mengawasi kita," kata Rosan.
Seiring dengan Presiden Prabowo Subianto menunjuk dirinya sebagai bos Danantara, Rosan menegaskan ia akan melakukan tugas-tugasnya di Badan Pengelola Investasi tersebut dengan transparan.
"Karena ini adalah milik rakyat Indonesia, ini tentunya akan melibatkan dan harus berdampak juga kepada memberikan asas manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, dan ini adalah aset yang kita harus jaga, yang harus kita kembangkan sehingga dapat dirasakan juga oleh anak cucu kita ke depannya," tuturnya.
Audit Setiap Saat
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan Badan Pengelola Investasi Danantara harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun. Ia juga mengatakan Danantara harus dikelola secara transparan.
“Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” kata Prabowo dalam acara peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).
“Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” sambungnya.
Menurut Prabowo Danantara adalah tonggak sejarah Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan. Ia menyampaikan kebanggaannya atas peluncuran Badan Pengelola Investasi tersebut.
Ia mengatakan bahwa ke depannya Indonesia tidak mau lagi menjual sumber daya alam murah untuk bangsa lain.
Danantara menjadi era batu bagi BUMN. Bukan saja entitas bisnis, tapi juga sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Kepala negara menegaskan BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance terbaik dan mengedepankan inovasi, gagasan besar, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.
Berita Terkait
-
Pakar Bongkar Motif di Balik Efisiensi Anggaran Prabowo: Bukan Buat MBG, Tujuan Utamannya untuk Danantara
-
Rekam Jejak Dony Oskaria, Putra Minang Ditunjuk Prabowo Jadi COO Danantara
-
Prabowo: Danantara Harus Diaudit Kapan Saja, Demi Anak Cucu Kita!
-
Rosan Roeslani Rangkap Jabatan Jadi Menteri Investasi dan Kepala Danantara, Emang Bisa?
-
Grace Tahir Bandingkan 5 Negara yang Terapkan Sistem Mirip Danantara: Berhasil atau Tidak?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!