Pakar Bongkar Motif di Balik Efisiensi Anggaran Prabowo: Bukan Buat MBG, Tujuan Utamannya untuk Danantara

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran diduga tidak sepenuhnya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melainkan untuk dana investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurutnya, motif dari kebijakan efisiensi anggaran diduga mempunyai tujuan utama untuk membiayai superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jadi ini motifnya bukan untuk makan bergizi gratis, bukan untuk penghematan, misinya adalah cari uang untuk investasi superholding BUMN dengan berbagai alasan dengan Danantara itu," ujar Feri yang dilansir dalam video di kanal Youtube Abraham Samad SPEAK UP, Senin (24/2/2025).

Presiden Prabowo, kata Feri, telah melakukan efisiensi anggaran dengan rincian dana yang disebut untuk membiayai program MBG dan investasi Danantara.

"Kemarin, presiden mengatakan sudah melakukan efisiensi anggaran Rp700-an triliun, luar biasa besar, tetapi kata beliau, seberapa triliun Rp20 triliun kalau saya tidak salah untuk makan bergizi gratis, tapi Rp 320 triliun lebih untuk dana danantara investasi," ucap Dia.

Oleh sebab itu, Feri menduga kebijakan efisiensi anggaran ini bukan sebagai bentuk penghematan melainkan untuk investasi negara.

"Lho berarti bukan penghematan ini, ini ngambil jatah orang lain dipakai untuk investasi negara padahal pelayanan publik harus terus bergerak, lembaga dan yang lain harus bergerak terpaksa ditarik untuk kepentingan investasi," jelas Feri.

Menurut Feri, kebijakan ini menjadi problematika karena presiden dan pemerintah terlalu memaksa.

"Presiden dan pemerintah maksa soal efisiensi tapi mereka tidak melakukan kebenaran efisiensi itu," ucapnya.

Baca Juga: Rekam Jejak Dony Oskaria, Putra Minang Ditunjuk Prabowo Jadi COO Danantara

Dari segi hukum, Feri menilai, terdapat masalah serius dalam format undang-undang keuangan negara.

Menurutnya, jika membaca undang-undang keuangan negara, istilah efisiensi juga aneh dan tidak diperlukan karena perintah terkait penggunaan keuangan memang harus diefisienkan.

"Penggunaan keuangan negara memang harus diefisienkan, ditepat sasarankan, harus betul-betul presisi menghitungnya tidak aneh-aneh," pungkas Feri. (Moh Reynaldi Risahondua)