Suara.com - Hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto dipastika tetap berjalan baik, kendati terjadi sejumlah pergolakan politik dalam beberapa waktu terakhir.
Juru Bicara DPP PDIP, Ahmad Basarah mengungkapkan kalau dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan Sekjen Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Berdasarkan keterangan Muzani, kata Basarah, hubungan Presiden Prabowo dengan Megawati tetap baik-baik saja.
“Pak Muzani mengatakan sekalipun ada beberapa kepala daerah PDI Perjuangan yang tidak mengikuti retret, Pak Muzani dengan tegas mengatakan hubungan Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto tetap baik-baik saja,” kata Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga menyampaikan pandangan politik dan sikap partai terkait retret kepala daerah. Di mana, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah untuk mengikuti retret.
“Sesungguhnya hal itu memberikan pesan bahwa posisi PDI Perjuangan, sampai dengan hari ini, kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto,” imbuhnya.
Basarah juga menyampaikan, Megawati dalam berbagai kesempatan sering memberikan kejelasan dan penegasan bahwa punya hubungan pribadi yang sangat panjang dan baik dengan Prabowo.
Hal tersebut yang menjadi dasar hubungan Megawati dan Prabowo untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain. Meski, disadari bahwa ada pihak-pihak yang tidak ingin Megawati dan Prabowo memiliki hubungan baik.
“Jadi, Alhamdulillah sampai dengan hari ini hubungan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo Subianto tetap baik-baik saja, meskipun kami menyadari dan merasakan ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Megawati dan Pak Prabowo baik-baik saja,” kata Basarah.
Baca Juga: Sebut Prabowo dan Megawati Gerah Upaya Pembegalan Partai, AHY: Politik Amoral dan Inkonstitusional!
Berita Terkait
-
Sebut Prabowo dan Megawati Gerah Upaya Pembegalan Partai, AHY: Politik Amoral dan Inkonstitusional!
-
Feri Amsari Kritik Telak Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier Masuk Kabinet Prabowo: Jadi Republik Content Creator!
-
Koar-koar Ogah Terima Gaji, Pakar Kuliti 'Cuan' Deddy Corbuzier jadi Stafsus Menhan: Jumlahnya Lebih Besar dari Gajinya!
-
Berdamai Dulu? Rocky Gerung soal Kader PDIP Diizinkan Ikut Retret Magelang: Jokowi Ingin Mega Tunduk ke Prabowo
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu