Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari melayangkan kritik pedas atas kalangan selebritas seperti Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier yang dilantik sebagai pejabat negara di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pegiat antikorupsi itu menganggap Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier tidak tepat untuk mengurus negara.
Lewat siniar yang tayang di akun Youtube Abraham Samad SPEAK UP pada Senin (24/2/2025), Feri Amsari pun mengungkit 'dosa-dosa' Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier.
Diketahui, dalam kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo, Raffi Ahmad diangkat menjadi utusan khusus presiden. Sedangkan, Deddy Corbuzier ditunjuk menjadi staf khusus (stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.
"Saya merasa memang mereka akan sangat luar biasa di bidang mereka masing-masing ya, artis, contect creator, tapi menyelenggarakan pemerintahan itu bukan perkara mudah. Maka yang kita lihat itu kan yang muncul adalah kontroversialnya Raffi dengan fasilitas negara (mobil dinas RI 36) yang menyingkirkan orang sedang macet gitu ya," ujar Feri dikutip Suara.com, Selasa (25/2/2025).
"Lalu Deddy Corbuzier yang memaki-maki anak-anak yang tidak suka dengan makan bergizi gratis ya dengan bertelanjang dada yang menurut saya sudah tidak tepat lagi untuk menjadi pelayan masyarakat," sambungnya.
Atas kontroversi Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier, aktor film dokumenter Dirty Vote garapan WatchDoc itu pun menganggap jika kedua selebritas itu tidak paham dengan tugas pokok dan fungsi terkait statusnya sebagai pejabat negara.
Dengan nama-nama seperti Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier yang kini menjadi 'pembantu' Prabowo, Feri pun memberikan sindiran telak.
"Mereka tidak memahami tupoksinya ya karena bukan orang pemerintahan, karena ilmu pemahaman mereka dengan pemerintahan tidak pernah ada sehingga apa yang mereka lakukan di dunia content kreator masuk dalam penyelenggaraan pemerintah ini Republik Content Creator jadinya ya," ujarnya.
Feri Amsari pun mempertanyakan soal sikap Prabowo yang justru bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi karena dianggap 'membuang-buang' duit negara dengan merekrut orang-orang yang dianggap problematik.
"Nah itu problematika itu yang menimbulkan banyak persoalan banyak keuangan dengan berbagai proyek-proyek yang juga tidak tepat," ucapnya.
Berita Terkait
-
Koar-koar Ogah Terima Gaji, Pakar Kuliti 'Cuan' Deddy Corbuzier jadi Stafsus Menhan: Jumlahnya Lebih Besar dari Gajinya!
-
INDEF Curiga Prabowo Tunjuk Tony Blair jadi Dewas Danantara: Ada Hal Mungkin Disembunyikan karena...
-
Berdamai Dulu? Rocky Gerung soal Kader PDIP Diizinkan Ikut Retret Magelang: Jokowi Ingin Mega Tunduk ke Prabowo
-
Karier Guru Hilang usai Kritik Polisi, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Didesak Bela Citra Sukatani usai Dipecat Pihak Sekolah
-
Sukses Kabur ke Jerman, Guru TK Skakmat Bahlil usai Ngoceh Nasionalisme: Bapak Udah Bisa Kasih Makan Rakyat?
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- 7 Sunscreen yang Wudhu Friendly: Cocok untuk Muslimah Usia 30-an, Aman Dipakai Seharian
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 23 Oktober 2025: Pemain 110-113, Gems, dan Poin Rank Up Menanti
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
RESMI! Timor Leste Gabung ASEAN, Prabowo dan Pemimpin Asia Tenggara Teken Deklarasi
-
Ungkap 38 Ribu Kasus Narkoba Sepanjang 2025, DPR Minta Polri Waspadai Peningkatan Akhir Tahun
-
Dinilai Bebani Petani Kecil, SPKS Minta Pemerintah Tinjau PP 45 Tahun 2025
-
Gus Najih: Rakyat Dukung Polri Sikat Bandar, Hukum Mati Pengedar Narkoba!
-
KA Purwojaya Anjlok, 8 Perjalanan Kereta Dibatalkan, Cek Rute dan Info Refund di Sini
-
Kemenag Bentuk Satgas Tangani Kekerasan, Perkuat Komitmen Wujudkan Pesantren Ramah Anak
-
Menteri PPPA Sesalkan Vonis Ringan Kematian Anak oleh TNI di Deli Sedang, Dorong Naik Banding
-
Akhir Penantian Panjang, Warga Murung Raya Kini Resmi Nikmati Terang Listrik PLN
-
Datangi Pabrik Aqua Lagi, Dedi Mulyadi Ungkap Sumber Airnya yang Tak Sesuai Iklan
-
Tragedi Prada Lucky: Sidang 22 Seniornya Digelar, Sang Ibu Tuntut Keterbukaan