Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari melayangkan kritik pedas atas kalangan selebritas seperti Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier yang dilantik sebagai pejabat negara di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pegiat antikorupsi itu menganggap Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier tidak tepat untuk mengurus negara.
Lewat siniar yang tayang di akun Youtube Abraham Samad SPEAK UP pada Senin (24/2/2025), Feri Amsari pun mengungkit 'dosa-dosa' Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier.
Diketahui, dalam kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo, Raffi Ahmad diangkat menjadi utusan khusus presiden. Sedangkan, Deddy Corbuzier ditunjuk menjadi staf khusus (stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.
"Saya merasa memang mereka akan sangat luar biasa di bidang mereka masing-masing ya, artis, contect creator, tapi menyelenggarakan pemerintahan itu bukan perkara mudah. Maka yang kita lihat itu kan yang muncul adalah kontroversialnya Raffi dengan fasilitas negara (mobil dinas RI 36) yang menyingkirkan orang sedang macet gitu ya," ujar Feri dikutip Suara.com, Selasa (25/2/2025).
"Lalu Deddy Corbuzier yang memaki-maki anak-anak yang tidak suka dengan makan bergizi gratis ya dengan bertelanjang dada yang menurut saya sudah tidak tepat lagi untuk menjadi pelayan masyarakat," sambungnya.
Atas kontroversi Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier, aktor film dokumenter Dirty Vote garapan WatchDoc itu pun menganggap jika kedua selebritas itu tidak paham dengan tugas pokok dan fungsi terkait statusnya sebagai pejabat negara.
Dengan nama-nama seperti Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier yang kini menjadi 'pembantu' Prabowo, Feri pun memberikan sindiran telak.
"Mereka tidak memahami tupoksinya ya karena bukan orang pemerintahan, karena ilmu pemahaman mereka dengan pemerintahan tidak pernah ada sehingga apa yang mereka lakukan di dunia content kreator masuk dalam penyelenggaraan pemerintah ini Republik Content Creator jadinya ya," ujarnya.
Feri Amsari pun mempertanyakan soal sikap Prabowo yang justru bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi karena dianggap 'membuang-buang' duit negara dengan merekrut orang-orang yang dianggap problematik.
"Nah itu problematika itu yang menimbulkan banyak persoalan banyak keuangan dengan berbagai proyek-proyek yang juga tidak tepat," ucapnya.
Berita Terkait
-
Koar-koar Ogah Terima Gaji, Pakar Kuliti 'Cuan' Deddy Corbuzier jadi Stafsus Menhan: Jumlahnya Lebih Besar dari Gajinya!
-
INDEF Curiga Prabowo Tunjuk Tony Blair jadi Dewas Danantara: Ada Hal Mungkin Disembunyikan karena...
-
Berdamai Dulu? Rocky Gerung soal Kader PDIP Diizinkan Ikut Retret Magelang: Jokowi Ingin Mega Tunduk ke Prabowo
-
Karier Guru Hilang usai Kritik Polisi, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Didesak Bela Citra Sukatani usai Dipecat Pihak Sekolah
-
Sukses Kabur ke Jerman, Guru TK Skakmat Bahlil usai Ngoceh Nasionalisme: Bapak Udah Bisa Kasih Makan Rakyat?
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga