Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari melayangkan kritik pedas atas kalangan selebritas seperti Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier yang dilantik sebagai pejabat negara di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pegiat antikorupsi itu menganggap Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier tidak tepat untuk mengurus negara.
Lewat siniar yang tayang di akun Youtube Abraham Samad SPEAK UP pada Senin (24/2/2025), Feri Amsari pun mengungkit 'dosa-dosa' Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier.
Diketahui, dalam kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo, Raffi Ahmad diangkat menjadi utusan khusus presiden. Sedangkan, Deddy Corbuzier ditunjuk menjadi staf khusus (stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.
"Saya merasa memang mereka akan sangat luar biasa di bidang mereka masing-masing ya, artis, contect creator, tapi menyelenggarakan pemerintahan itu bukan perkara mudah. Maka yang kita lihat itu kan yang muncul adalah kontroversialnya Raffi dengan fasilitas negara (mobil dinas RI 36) yang menyingkirkan orang sedang macet gitu ya," ujar Feri dikutip Suara.com, Selasa (25/2/2025).
"Lalu Deddy Corbuzier yang memaki-maki anak-anak yang tidak suka dengan makan bergizi gratis ya dengan bertelanjang dada yang menurut saya sudah tidak tepat lagi untuk menjadi pelayan masyarakat," sambungnya.
Atas kontroversi Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier, aktor film dokumenter Dirty Vote garapan WatchDoc itu pun menganggap jika kedua selebritas itu tidak paham dengan tugas pokok dan fungsi terkait statusnya sebagai pejabat negara.
Dengan nama-nama seperti Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier yang kini menjadi 'pembantu' Prabowo, Feri pun memberikan sindiran telak.
"Mereka tidak memahami tupoksinya ya karena bukan orang pemerintahan, karena ilmu pemahaman mereka dengan pemerintahan tidak pernah ada sehingga apa yang mereka lakukan di dunia content kreator masuk dalam penyelenggaraan pemerintah ini Republik Content Creator jadinya ya," ujarnya.
Feri Amsari pun mempertanyakan soal sikap Prabowo yang justru bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi karena dianggap 'membuang-buang' duit negara dengan merekrut orang-orang yang dianggap problematik.
"Nah itu problematika itu yang menimbulkan banyak persoalan banyak keuangan dengan berbagai proyek-proyek yang juga tidak tepat," ucapnya.
Berita Terkait
-
Koar-koar Ogah Terima Gaji, Pakar Kuliti 'Cuan' Deddy Corbuzier jadi Stafsus Menhan: Jumlahnya Lebih Besar dari Gajinya!
-
INDEF Curiga Prabowo Tunjuk Tony Blair jadi Dewas Danantara: Ada Hal Mungkin Disembunyikan karena...
-
Berdamai Dulu? Rocky Gerung soal Kader PDIP Diizinkan Ikut Retret Magelang: Jokowi Ingin Mega Tunduk ke Prabowo
-
Karier Guru Hilang usai Kritik Polisi, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Didesak Bela Citra Sukatani usai Dipecat Pihak Sekolah
-
Sukses Kabur ke Jerman, Guru TK Skakmat Bahlil usai Ngoceh Nasionalisme: Bapak Udah Bisa Kasih Makan Rakyat?
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
Terkini
-
Rusdi Masse Mundur, NasDem Siapkan Pengganti Pimpinan Komisi III dan Tunjuk Ketua DPW Baru
-
Waspada Siomay Campuran Ikan Sapu-Sapu, Dinas KPKP DKI Ingatkan Bahaya Logam Berat yang Mengintai
-
Viral Guru SD 30 Tahun Mengabdi Dilaporkan ke Polisi Usai Menegur Murid, Keluarga Minta Dukungan
-
Profil Sari Yuliati: Srikandi Golkar yang Resmi Gantikan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI
-
Kejagung Klaim Masih Telusuri Aset Jurist Tan di Kasus Korupsi Chromebook Rp2,1 T
-
Jakarta Siaga Banjir, Pramono Anung Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 1 Februari 2026
-
KPK Periksa 17 Saksi Kasus Dugaan Suap Pajak PT Wanatiara Persada, Termasuk Sang Direktur
-
RUU PPI Masuk Prolegnas, WALHI Nilai Negara Masih Gagal Membaca Krisis Iklim
-
Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Prabowo, Budisatrio Djiwandono Tanggapi Begini
-
Diduga Tak Profesional, Tiga Kepala Kejaksaan Negeri Diperiksa Jamintel Kejagung