Viral! Amplop Coklat Terselip di Meja Saat Rapat Komisi VI DPR dengan Pertamina

Suara.com - Sebuah potongan video viral di media sosial. Dalam video itu menampilkan momen yang mengundang tanya, yakni penampakan amplop warna coklat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR.

Salah satu akun yang mengunggah video itu adalah akun Instagram @wisataistimewa. Dalam narasinya disebutkan 'amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan, netizen heboh'.

Diketahui, RDP antara Komisi VI DPR RI dan Pertamina digelar pada Senin 10 Maret 2025 lalu. Potongan video yang diunggah di media sosial ini menampilkan suasana rapat antara Komisi VI DPR RI dengan Pertamina.

Dalam video tersebut, terlihat seseorang menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan.

Salah satu anggota DPR tampak mengenakan batik emas, sementara seorang lainnya berbicara di depan mikrofon.

Namun, yang menjadi sorotan adalah adanya gerakan tangan seseorang yang diduga menyelipkan amplop ke bawah meja.

Kontan unggahan ini segera menarik perhatian publik, dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat tersebut.

Netizen pun ramai membahas dugaan praktik korupsi atau suap yang mungkin terjadi dalam rapat tersebut.

“Wih ko ada apa itu yang tiba-tiba nyelip,” tulis salah warganet.

Baca Juga: Jaksa Agung Bicara Soal Grup WA 'Orang-orang Senang' Berisi Para Tersangka Kasus Pertamina

Warganet lain bahkan sampai mentag akun resmi Partai Gerindra. "Tolong sampaikan ke Pak Presiden Prabowo kejadian ini," tulisnya.

"Itu uang lelah buat buka puasa," timpal netizen lain.

Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari pihak DPR RI maupun Pertamina terkait video tersebut.

Tunjangan Anggota DPR

Untuk diketahui, per tanggal 1 Oktober 2024, anggota DPR RI periode 2024–2029 secara resmi dilantik di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan.

Selain menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, mereka juga menerima berbagai tunjangan yang cukup besar. Tunjangan tersebut mencakup beberapa komponen, seperti biaya perjalanan untuk kepentingan dinas, tunjangan terkait fungsi dan pengawasan anggaran, serta tunjangan jabatan.

Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR RI diatur dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.

Sejarah lembaga DPR sendiri sudah dimulai sejak Indonesia merdeka, dengan dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tahun 1945.

Adapun regulasi terkait hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota DPR tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961. Peraturan ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada masa DPR Gotong Royong (DPR GR).

Dalam aturan tersebut, tunjangan representatif untuk Ketua DPR GR saat itu ditetapkan sebesar Rp500, sementara biaya penginapan untuk perjalanan dinas disesuaikan dengan harga kuitansi, yakni Rp125 untuk hotel dan Rp100 untuk losmen.

Lebih dari enam dekade berlalu, besaran tunjangan bagi anggota DPR RI mengalami perkembangan yang signifikan. Berikut rincian gaji pokok yang diterima:

• Anggota DPR RI: Rp4.200.000 per bulan
• Anggota DPR yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua: Rp4.620.000 per bulan
• Anggota DPR yang juga menjabat sebagai Ketua: Rp5.040.000 per bulan

Tunjangan Melekat

Tunjangan pasangan (10% dari gaji pokok):

• Anggota DPR: Rp420.000 per bulan
  Wakil Ketua DPR: Rp462.000 per bulan
  Ketua DPR: Rp504.000 per bulan

Tunjangan anak (maksimal untuk 2 anak, masing-masing 2% dari gaji pokok):

• Anggota DPR: Rp168.000 per bulan
• Wakil Ketua DPR: Rp184.000 per bulan
• Ketua DPR: Rp201.600 per bulan
• Uang sidang/paket: Rp2.000.000

Tunjangan jabatan:

• Anggota DPR: Rp9.700.000 per bulan
• Wakil Ketua DPR: Rp15.600.000 per bulan
• Ketua DPR: Rp18.900.000 per bulan
• Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa per bulan
• Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21: Rp2.699.813

Tunjangan kehormatan:

• Anggota DPR: Rp5.580.000 per bulan
• Wakil Ketua DPR: Rp6.450.000 per bulan
• Ketua DPR: Rp6.690.000 per bulan

Tunjangan komunikasi:

• Anggota DPR: Rp15.554.000 per bulan
• Wakil Ketua DPR: Rp16.009.000 per bulan
• Ketua DPR: Rp16.468.000 per bulan

Tunjangan peningkatan fungsi dan pengawasan anggaran:

• Anggota DPR: Rp3.750.000 per bulan
• Wakil Ketua DPR: Rp4.500.000 per bulan
• Ketua DPR: Rp5.250.000 per bulan

Fasilitas lainnya:

• Bantuan listrik dan telepon: Rp7.700.000
• Asisten anggota: Rp2.250.000

Biaya Perjalanan Dinas:

• Uang harian daerah tingkat I: Rp5.000.000 per hari
• Uang harian daerah tingkat II: Rp4.000.000 per hari
• Uang representasi daerah tingkat I: Rp4.000.000 per hari
• Uang representasi daerah tingkat II: Rp3.000.000 per hari