Ajak Koalisi Sipil Audiensi di DPR, Dasco Ngaku Ada Titik Temu soal RUU TNI, Apa Katanya?

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan untuk membahas terkait Revisi UU TNI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

Pertemuan itu sendiri dilaksanakan secara tertutup hampir kurang lebih selama satu setengah jam. 

Usai pertemuan Dasco menyampaikan, jika hasil dari pertemuan ini ada titik temu. 

"Tadi kami sudah lakukan audiensi dengan teman-teman dari koalisi masyarakat sipil, pertemuan tadi berjalan dengan hangat, lancar, diskusi dan dialog yang membangun dan ada kesepahaman dengan kedua belah pihak," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. 

"Insyaallah saya pikir ada titik temu. Dan kami akan lakukan ini tidak cuma kali ini, untuk kemudian setiap pembahasan-pembahasan revisi UU," sambungnya. 

Menurutnya, dalam pertemuan itu DPR memberikan penjelasan dan mengakomodir apa yang menjadi aspirasi Koalisi Masyarakat Sipil. 

"Kami memberikan penjelasan sekaligus juga mengakomodir karena dari kemarin sebenarnya ini diskusi-diskusinya sudah intens," ujarnya. 

Kendati begitu, Dasco belum merinci poin apa yang menjadi titik temu dalam pertemuan tersebut. 

"Nanti kalau poin ini nanti dari pimpinan komisi I dan teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil yang akan menyampaikan di sini," ungkapnya. 

Baca Juga: Sebut Penembak Mati 3 Polisi di Lampung Layak Dihukum Berat, DPR: TNI Tak Boleh Pandang Bulu!

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amensti Internasional, Usman Hamid, mengatakan, jika pertemuan ini sudah lama dinanti. Dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan catatan penting terkait fungsi TNI. 

"Antara lain kami menyampaikan catatan yang pertama tentang pentingnya memastikan fungsi TNI, tugas pokok dan berantai ini tetap ada dalam jalur pertahanan, tentara tetap kembangkan sebagai tentara yang modern dan profesional dan yang terpenting tentara tetap berada dalam kontrol supremasi sipil," kata Usman. 

Ia menegaskan, jika pasal-pasal dalam RUU TNI harus mengedepankan supremasi sipil. 

"Karena itu pasal-pasal yang kami bahas tadi harus diarahkan untuk memastikan tegaknya supremasi sipil tegaknya negara hukum, tegaknya tentara yang profesional, tentara yang modern dan juga supremasi sipil," pungkasnya. 

Adapun dalam pertemuan audiensi ini selain Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid, kemudian hadir pihak Transparency International Natalia Soebagyo, serta peneliti Imparsial Al Araf.

Kemudian sejumlah aktivis seperti Bedjo Untung, Sumarsih, dan anak bungsu Wakil Presiden (Wapres) pertama RI Muhammad Hatta (Bung Hatta), Halida Nuriah Hatta.