UU Minerba Dikritik, DPR Pasang Badan: Aturan Koperasi Kelola Tambang Bukan Barang Baru

Suara.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mengatakan bahwa Koperasi bisa mengelola mineral dan batubara atau minerba sudah ada aturannya. Kebijakan yang mengatur soal ini menurutnya sudah tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Hal itu ditegaskan Martin lantaran ia mengaku menyesalkan adanya narasi yang dianggap negatif dari salah satu podcast terkait ketentuan Koperasi dalam pengelolaan minerba.

Dia menilai narasi yang dibangun pada program bincang-bincang itu bersifat tendensius, bahkan seakan mengarahkan Undang-Undang Minerba yang baru disahkan DPR RI memiliki tujuan yang buruk.

"Kami sangat menyayangkan narasi yang dibuat dalam acara podcast tersebut cenderung tendensius dan tidak berbasis data," kata Martin kepada wartawan, Jakarta, Jumat (4/4/2025).

Ia menegaskan, jika regulasi pengelolaan Minerba oleh Koperasi sudah diatur jauh sebelum disahkannya UU Minerba baru. Dia mengatakan ketentuan Koperasi dalam mengelola Minerba termaktub dalam UU Nomor 3 Tahun 2020.

"Ada 5 pasal yang sudah mengatur keberadaan Koperasi," ujarnya.

Dia mengatakan, pada Pasal 65 ayat 1 disebutkan badan usaha, koperasi, atau perusahaan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Kemudian di poin kedua dijelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lalu, kata dia, pada Pasal 66 dikatakan bahwa kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut; pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, atau pertambangan batuan.

Baca Juga: LPDB Beri Pembiayaan Syariah untuk Pengembangan Ekonomi Pesantren

Sedangkan pada Pasal 67 mengatur IPR diberikan oleh Menteri kepada, pertama orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat. Kedua, koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Atas dasar itu, Martin menyayangkan adanya pihak-pihak yang membangun narasi-narasi negatif terkait UU Minerba yang baru disahkan tersebut.

"Ada pernyataan host acara Podcast Bocor Alus pada menit 5.45 yg menyatakan bahwa Koperasi bisa mendapatkan izin usaha pertambangan. Padahal terkait ketentuan Koperasi dalam perizinan Minerba sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, bukan mendadak ada dalam revisi UU Minerba," katanya.

Lebih lanjut, kata dia, ketentuan izin koperasi dalam mengelola Minerba bukan 'barang baru' yang diatur dalam UU Minerba. Dia menegaskan aturan terkait peran Koperasi dalam pengelolaan Minerba jelas sudah lebih dulu diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tersebut.

"Bahkan ketentuan Koperasi dalam perizinan Minerba sudah diatur dalam 5 pasal di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," katanya.

Dia juga menganggap bahwa apa yang disampaikan dalam Podcast Bocor Alus Politik tersebut kurang memiliki data yang valid, provokatif dan kurang membaca data yang ada.

Martin juga membantah adanya opini yang menyebut ada pihak yang mengendalikan proses di Baleg. Karena setiap fraksi yang ada di DPR memiliki independensi tersendiri yang tidak bisa diintervensi fraksi lain.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II pada Selasa (18/2/2025) diJakarta, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memimpin pengambilan keputusan dengan bertanya, "Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" Pertanyaan tersebut dijawab dengan persetujuan bulat oleh para anggota DPR RI yang hadir.

Rapat ini dihadiri oleh 311 dari 579 anggota DPR RI, yang mewakili seluruh fraksi partai politik di parlemen. Persetujuan ini diberikan setelah semua fraksi menyampaikan dukungannya terhadap RUU tersebut.