Indonesia Berani Lawan AS? DPR Desak Cari Pasar Baru di BRICS dan Tinggalkan Ketergantungan!

Untuk diketahui, pemerintah akhirnya merespon tarif impor timbal balik atau resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Dalam kebijakan itu, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. 

Pemerintah Indonesia melunak kepada Presiden AS Donald Trump atas kebijakan tersebut. Bahkan, akan memberikan keistimewaan terhadap AS setelah dikenakan tarif yang begitu besar. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan membuka peluang bagi AS agar bisa ikut andil dalam proyek pembangunan kilang minyak. 

Dia menjelaskan, dalam proyek tersebut akan menggunakan banyak bahan dari AS, sehingga impor AS ke RI bisa melonjak. 

"Indonesia sendiri dalam proyek strategis nasional akan membangun beberapa proyek termasuk refinery dan mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025). 

Kemudian, Airlangga mengemukakan, untuk meningkatkan impor dari AS, pemerintah juga akan meningkatkan impor minyak dan gas bumi (migas) dari AS. Hal ini terkuak dari paparan Airlangga dalam rapat bersama para pelaku usaha di kantornya, hari ini. 

Upaya-upaya ini, lanjut dia, bisa jadi solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak.

Jalur diplomasi dan negosiasi ini juga dilakukan dengan merombak perjanjian kerja sama Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). 

Baca Juga: Perang Dagang Jilid Baru? Trump Ancam Industri Farmasi dengan Tarif Tinggi

Dalam perombakan TIFA itu diantaranya, meningkatkan impor dan investasi dari AS, sekaligus pembelian migas oleh PT Pertamina (Persero). 

Sebelumnya, Presiden Donald Trump menerapkan tarif resiprokal atau 'tarif timbal balik' AS yang akan dihadapi lebih dari 180 negara dan wilayah. Termasuk anggota Uni Eropa, hingga Indonesia berdasarkan kebijakan perdagangan barunya yang menyeluruh.

Trump dan Gedung Putih membagikan serangkaian bagan di media sosial yang merinci tarif yang menurut mereka dikenakan negara lain terhadap AS.