Suara.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa rencana untuk mengevakuasi Warga Gaza, Palestina yang menjadi korban luka akibat konflik bukan bagian dari merelokasi penduduk.
Sugiono menegaskan evakuasi tersebut hanya dilakukan sementara.
Kekinian, Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan konsultasi langsung kepada sejumlah pemimpin negara dalam lawatannya ke Persatuan Emirat Arab, Turkiye, Qatar, Mesir, hingga Yordania terkait rencana tersebut.
"Jadi saat ini perlu saya jelaskan juga, ini kan kita masih berkonsultasi, beliau masih berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin di kawasan," tutur Sugiono di Ankara, Turkiye, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (11/4/2025).
Sugiono mengatakan bahwa nantinya hasil konsultasi tersebut akan menjadi pertimbangan akhir bagi pemerintah dan mekanisme apa yang harus dijalankan dalam melakukan Langkah tersebut.
"Hasil konsultasi itulah nanti kemudian jadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa, dari situlah kemudian mekanisme-mekanisme yang dijalankan berdasarkan kesepakatan semua," katanya.
Namun, ia menegaskan harus ada kesepakatan Bersama dari negara-negara tersebut.
"Jadi harus semuanya sepakat, harus semuanya setuju. Kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang tidak sepakat, berarti no deal kan. Semuanya harus setuju," kata Sugiono.
Sugiono menegaskan rencana bantuan evakuasi tersebut bukan merupakan bagian dari relokasi. Indonesia dalam posisi memberikan bantuan kepada Palestina dalam rangka kepedulian.
Baca Juga: MUI Minta Prabowo Belajar Lagi Sejarah Zionis Israel: Jangan Tertipu Mulut Manis Mereka!
"Sekali lagi, tidak dalam framing untuk merelokasi warga Gaza secara permanen, tetapi merupakan bentuk dari kepedulian kita untuk saudara kita yang berada di sana," ujarnya.
"Anak-anak, yatim pihak-pihak yang berada di sana. Kita bicara dengan semua pihak, langkah-langkah apa yang mungkin harus dilakukan dan sebaiknya dilakukan," kata Sugiono.
Ia menegaskan sikap Indonesia yang turut menentang upaya-upaya merelokasi paksa penduduk Gaza secara permanen.
"Dari awal juga kami sudah menyampaikan dari Kemenlu bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext dalam bentuk apapun, semua ini dilakukan harus sukarela dan harus dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina," ujarnya.
Adapun posisi Indonesia saat ini hanya menyiapkan pemberian bantuan apabila dibutuhkan baik oleh Palestina itu sendiri, maupun negara-negara di kawasan.
"Jadi kita menyampaikan, kita siap jika diinginkan, jika dibutuhkan untuk memberikan bantuan. Kita siap jika dibutuhkan untuk menjadi, untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, kemudian anak-anak pelajar-pelajar untuk dirawat di Indonesia, kemudian pada saatnya mereka juga harus kembali ke Gaza, seperti itu," kata Sugiono.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021