Sebelumnya diberitakan, perempuan mengisi hampir separuh populasi Indonesia. Namun, ruang bagi mereka untuk berkembang, memimpin, dan menentukan arah masa depan bangsa masih belum sepenuhnya terbuka.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 137,9 juta jiwa atau sekitar 49,53 persen dari total populasi. Angka tersebut menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan akses pendidikan tinggi, minimnya keterwakilan di posisi strategis, hingga beban ganda sebagai pekerja sekaligus pengurus rumah tangga.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Amurwani Dwi Lestariningsih, menyebut konferensi Women Empowerment Conference (WEC) 2025 sebagai momentum strategis dalam mendorong kepemimpinan perempuan.
Menurutnya, hingga kini keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun sektor swasta masih belum memenuhi target nasional sebesar 30 persen.
“Kita perlu mengubah cara pandang terhadap peran perempuan. Mereka bukan hanya bagian dari urusan domestik, tetapi memiliki hak dan kapasitas yang setara untuk memimpin dan mengambil keputusan,” ujar Amurwani dalam konferensi pers WEC 2025 di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Amurwani menyoroti masih lebarnya kesenjangan gender yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berbagai data BPS lainnya. Diskriminasi terhadap perempuan, baik secara struktural maupun kultural, masih kerap terjadi.
Ia menekankan pentingnya edukasi dan advokasi yang berkelanjutan, termasuk melalui peran publik figur seperti Puteri Indonesia, untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat.
Ia juga menyoroti rendahnya pengakuan terhadap pekerjaan perempuan, terutama mereka yang bekerja dari rumah atau di sektor informal.
Baca Juga: Merayakan Kartini, Merayakan Literasi Perempuan Indonesia
Padahal banyak perempuan yang berkontribusi secara aktif sebagai pelaku UMKM, pengrajin, hingga pekerja rumahan. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya dihargai secara ekonomi.
“Perempuan rumah tangga juga bekerja dan memiliki nilai ekonomi. KemenPPPA terus mendorong perubahan ini melalui program-program seperti Sekolah Gender yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan dalam proses pembangunan,” katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 5 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp200 Ribuan
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
Terkini
-
Ironi Pelapor Mafia Tanah Jadi Tersangka Fitnah, Kini Minta Perlindungan LPSK
-
Bantah Main Mata, PMJ Tegaskan Kasus Andrie Yunus Tak Dihentikan Diam-diam
-
Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu
-
Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur
-
Pemerataan Pendidikan, Anak-Anak di Daerah Terpencil Bogor Kini Punya Gedung Sekolah Dasar Baru
-
Lawan Impunitas, Nasib Kasus Air Keras Andrie Yunus Ditentukan 2 Juni
-
Kementerian PANRB dan Kemenkes Perkuat SDM Kesehatan Dukung Program Prioritas Presiden
-
Bocoran Der Spiegel: AS Berencana Pangkas Drastis Kontribusi Militer untuk NATO
-
Misteri CCTV 'Gaib' di Kasus Andrie Yunus: Muncul Saat Rilis, Lenyap di Meja Hijau
-
Fleksibilitas Kerja ASN Perkuat Budaya Kerja Profesional dan Berbasis Kinerja