Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya

Suara.com - Gelombang protes mewarnai depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2026).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Sejuta Buruh, KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia), GMNI, hingga Kontras menggelar aksi solidaritas mengecam penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh militer Amerika Serikat.

Aksi ini dipicu oleh apa yang mereka sebut sebagai ketidakadilan nyata yang dipertontonkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Massa khawatir intervensi luar negeri ini akan menjadi preseden buruk bagi kedaulatan negara-negara lain di masa depan.

Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menyatakan kekhawatiran mendalam bahwa tindakan serupa bisa menyasar negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan AS.

"Kami khawatir Presiden Trump atau Amerika akan melakukan hal yang sama ke negara-negara yang selanjutnya seperti Kuba, Columbia, kemungkinan juga Indonesia," ujar Mirah di sela-sela aksi.

Ia bahkan memperingatkan bahwa Indonesia berisiko menghadapi tekanan serupa jika tidak tunduk pada kemauan politik Amerika.

Aroma Minyak di Balik Intervensi

Tak hanya soal kedaulatan politik, Mirah mencium adanya motif ekonomi yang kuat di balik penangkapan Maduro. Ia menyoroti kekayaan alam Venezuela, khususnya cadangan minyak mentah yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

"Kalau kita menilik pernyataan Trump, pada saat awal-awal pernyataan beliau. Ketika Nicolas Maduro ditangkap, bahwa perusahaan minyak terbesar di Amerika yang akan mengamankan perusahaan minyak di Venezuela. Ini dugaan kuat kami, ini soal minyak," tegasnya.

Baca Juga: Demo di Depan Kedubes AS Sempat Buat Lalu Lintas Tersendat

Sentil Standar Ganda Internasional

Dalam orasinya, Mirah juga melontarkan kritik tajam terhadap standar ganda penegakan hukum internasional. Ia mempertanyakan dalih kemanusiaan dan demokrasi yang sering digunakan Amerika Serikat untuk mengintervensi negara lain.

Mirah membandingkan perlakuan AS terhadap Venezuela dengan bungkamnya mereka terhadap pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel.

"Bagaimana dengan penjahat kemanusiaan yang sudah dicap oleh PBB? Yang sudah diputuskan oleh PBB dan negara sebagian besar negara-negara dunia, yaitu Netanyahu, Presiden Israel. Kenapa itu tidak ditangkap?" ucapnya lantang.

Menutup pernyataannya, Mirah menegaskan bahwa terlepas dari dinamika internal Venezuela, intervensi dan upaya kudeta oleh negara asing tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional.

"Dan Amerika bukan polisi dunia," pungkasnya.