Suara.com - Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memasukan siswa bermasalah ke barak militer dapat kritikan dari pengamat pendidikan. Kegiatan militer dinilai tidak tepat menjadi solusi dari persoalan karakter anak.
Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Itje Chodidjah, menyebutkan, pemerintah tidak bisa berlebihan dalam generalisasi karakter anak yang tidak baik kemudian dimasukan ke dalam didikan militer.
Di sisi lain, kategori siswa yang dianggap tidak baik itu juga berpotensi bias.
"Kalau kayak begitu jadi semacam cuci otak. Yang perlu dipahami terlebih dahulu karakter baik itu kayak apa? Dan karakter yang tidak baik itu biasanya kan bertumbuh karena berbagai alas an," jelas Itje kepada Suara.com, dihubungi Senin (28/4/2025).
"Anak-anak itu berperilaku menyimpang itu banyak sekali alasannya," lanjutnya.
Menurut Itje, rencana Dedy Mulyadi itu hanya akan jadi sia-sia apabila sumber pembentuk karakter anak itu tidak ditemukan.
"Dan jangan-jangan setelah dididik 6 bulan ketika akar permasalahannya tetap ada, ya tetap aja kembali. Ketika kemudian 'ditahan' 6 bulan, bagaimana anak dalam 6 bulan itu merdeka menjadi dirinya ketika harus didoktrin dengan model-model tertentu. Nah, ini mengkhawatirkan menurut saya," ujarnya.
Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco itu juga mengingatkan bahwa membangun sistem pendidikan jangan memakai cara instan, melainkan perlu dilihat secara keseluruhan dan subtansi. Terlebih bicara soal karakteristik anak yang harus selalu menjadi tanggung jawab orang tua dan gurunya.
"Jangan kejar-kejaran cuma perkara akademik. Ini yang perlu dibenahi," tegasnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Siapkan Pelatihan Militer Ala China Untuk Remaja Nakal di Depok Mulai Mei
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan rencana memasukan siswa bermasalah ke barak militer itu akan dimulai pada 2 Mei 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan rencana tersebut bagian dari pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan dan bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Pemrpov Jabar bahkan telah menyediakan sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang disiapkan oleh TNI.
Peserta program kata dia, dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.
"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," Dedi menambahkan.
Berita Terkait
-
Gadis Pengkritik Dedi Mulyadi Ternyata Artis Sinetron, Dicurigai Hanya Settingan
-
Menyoal Mentalitas Jangka Pendek di Balik Wisuda Sekolah ala Dedi Mulyadi
-
Menyoroti Perdebatan Urgensi Acara Wisuda TK-SMA: Menggeser Prioritas?
-
Sempat Heboh Karena Nunggak Pajak, Lexus Milik Dedi Mulyadi Berubah Pelat Nomor
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri