Dasco Soal Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI: Harus Dikaji Dulu

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, seharusnya kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal mengirim pelajar bermasalah ke barak militer perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan.

Kajian terkait kebijakan Dedi Mulyadi itu, bisa dilakukan oleh DPRD Jawa Barat.

"Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya, saya juga belum tahu bagaimana respons dari DPRD Jabar, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum diterapkan," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Ia mengatakan, kajian penting dilakukan mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

"Karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda," katanya.

Kendati begitu, Dasco belum mendengar langsung soal rencana kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.

"Tetapi mungkin hal-hal yang disampaiakan oleh gubenur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang Memnag perlu dikaji terlebih dahulu secara matang untuk kemudian dilaksanakan," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengumumkan rencana kontroversial namun inovatif untuk mengatasi permasalahan siswa bermasalah di wilayahnya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggulirkan program pendidikan karakter yang akan menempatkan siswa-siswa yang dianggap bermasalah di barak militer mulai 2 Mei 2025.

Program ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, serta menjauhkan mereka dari pergaulan bebas dan tindakan kriminal.

Baca Juga: Barak Militer untuk 'Anak Nakal': Mengapa Wacana Dedi Mulyadi Rentan Langgar Hak Anak?

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini akan dijalankan secara bertahap di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan resminya di Bandung pada Minggu (27/4/2025), dikutip via Antara.

Menurut rencana, siswa-siswa yang terpilih akan mengikuti program pendidikan karakter di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Peserta program akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua siswa, dengan prioritas pada siswa yang dinilai sulit dibina di lingkungan sekolah atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Program pembinaan di barak militer ini akan berlangsung selama enam bulan untuk setiap siswa.

"Selama enam bulan, siswa akan dibina secara intensif di barak dan tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," jelas Dedi. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman hidup yang berbeda bagi para siswa, dengan penekanan pada disiplin, tanggung jawab, dan pembentukan karakter yang kuat.

Pembiayaan program pendidikan karakter ini akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat. Dengan melibatkan pemerintah daerah, diharapkan program ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain fokus pada pembinaan siswa bermasalah, Gubernur Dedi Mulyadi juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan dan kualitas guru di Jawa Barat. Beliau menekankan pentingnya proses rekrutmen guru yang transparan dan profesional.