Suara.com - Polemik yang menimpa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin belakangan ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk akademisi.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai sebaiknya Menkes memang diganti karena sudah kehilangan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.
Polemik tersebut juga dinilai bisa mengurangi tingkat kepercayaan publim terhadap Menkes yang bisa menjadi indikator kuat bahwa sang menteri tidak lagi memiliki legitimasi yang cukup untuk melanjutkan tugasnya.
“Sebaiknya memang diganti, karena pemangku kepentingan sudah menilai Menkes negatif. Bahkan kepercayaan mereka sudah sangat rendah,” kata Jamiluddin kepada Suara.com saat dihubungi pada Selasa (27/5/2025).
Sebelumnya, Menkes Budi menjadi sorotan setelah sejumlah kebijakan dan pernyataannya dinilai kontroversial oleh kalangan profesional kesehatan. Sorotan itu memicu gelombang kritik dari organisasi hingga tokoh-tokoh di sektor kesehatan.
Jamiluddin beranggapan, komunikasi yang ditampilkan Menkes cenderung bergaya power atau kekuasaan sehingga dinilai tidak cocok digunakan di negara demokrasi seperti Indonesia.
Gaya komunikasi power umumnya menempatkan lawan bicara dalam posisi tidak setara. Pihak yang menjadi sasaran komunikasi dianggap pasif dan diharapkan hanya menerima informasi tanpa adanya dialog dua arah.
Dalam praktiknya, komunikasi ini cenderung bersifat top down, yaitu dari pihak berwenang langsung ke masyarakat, tanpa memberi ruang partisipasi.
Hal tersebut, kata Jamiluddin, tampak jelas dalam polemik pengalihan kewenangan kolegium dari asosiasi profesi ke Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Lukisan Soekarno di Istana Bikin Salfok! Presiden Macron ke Prabowo: This Is Your?
Pendekatan legal-formal yang diambil Budi Gunadi dalam proses ini memperlihatkan kecenderungan komunikasi satu arah dari otoritas kepada publik, tanpa mempertimbangkan aspirasi kelompok yang terdampak secara langsung
"Gaya dan pendekatan komunikasi seperti itu tak sesuai ditujukan kepada khalayak yang terdidik. Hal ini terlihat dari penolakan para guru besar dan asosiasi dokter mengenai pengalihan kolegium," jelasnya.
Ia menambahkan, penolakan dari para guru besar serta asosiasi dokter terhadap rencana pengalihan kolegium menunjukkan adanya resistensi akibat komunikasi yang tidak mengedepankan dialog.
Wanti-wanti BRIN ke Budi Gunadi
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diingatkan untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataannya kepada publik. Saran tersebut disampaikan Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, seiring maraknya atensi publik akibat sejumlah ucapan Menkes.
"Memang sebagai pejabat publik mestinya harus hati-hati dalam menyampaikan statement, harus ditimbang dan dipikir dulu sebelum berbicara. Dalam menyampaikan harus dengan bijak dan empati. Jika tidak seperti itu, publik akan menilai sebagai arogan dan angkuh," jelas Lili saat dihubungi Suara.com, Selasa (27/5/2025).
Berita Terkait
-
Lukisan Soekarno di Istana Bikin Salfok! Presiden Macron ke Prabowo: This Is Your?
-
Gratiskan SD-SMP Negeri/Swasta, Komisi X DPR: Pemerintah Wajib Laksanakan Putusan MK!
-
Memanas Imbas Skandal Judol, PDIP Sindir Budi Arie Tak Punya Malu: Harusnya Mundur!
-
SD-SMP Negeri/Swasta Gratis, JPPI Puji Nyali MK: Hari Bersejarah Pendidikan RI, Hapus Diskriminasi
-
Megawati Murka Partainya Dituding Dalang Framing Judol, PDIP Siap Polisikan Budi Arie: Keterlaluan!
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah