Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?

Suara.com - "Buat mandi aja rasanya di badan licin. Jadi harus dibilas lagi pakai air yang bening," keluh Ma'un, seorang warga Kampung Nelayan RW 22 Muara Angke, Jakarta Utara. Cerita sederhananya adalah potret keseharian yang getir, sebuah ironi di jantung ibu kota.

Di kawasan pesisir ini, warga hidup dalam kepungan masalah. Selain ancaman rob dari tanggul yang mulai merembes, krisis air bersih telah menjadi hantu yang menghantui mereka selama bertahun-tahun.

Bagi Ma'un dan tetangganya, air jernih adalah kemewahan yang harus dibeli dengan harga mahal.

Jutaan Rupiah Sebulan untuk Setetes Air Jernih

Kondisi air tanah yang payau dan asin memaksa warga untuk bergantung pada pedagang air keliling. Dengan harga Rp 2.000 hingga Rp 5.000 per jeriken, pengeluaran satu keluarga bisa membengkak hingga Rp 1 juta setiap bulannya, sebuah beban yang sangat berat bagi perekonomian mereka.

Roy, Sekretaris RW 22, bahkan berkelakar getir tentang prioritas hidup warganya.

"Saya di sini nggak pernah dengar cerita warga kekurangan beras, tapi kekurangan air," ujar Roy kepada Suara.com di Muara Angke, Jumat (28/11/2025).

Di tengah jeritan warga akan mahalnya air bersih, ironi lain datang dari kebijakan pemerintah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara tegas melarang warga di Muara Angke untuk menyedot dan mengonsumsi air tanah. Kebijakan ini bukan tanpa alasan kuat.

Eksploitasi air tanah yang masif ditengarai menjadi penyebab utama percepatan laju penurunan permukaan tanah di Jakarta.

Baca Juga: Tragis! Ayah di Jakut Setubuhi Putri Kandung hingga Hamil, Terungkap Setelah Korban Berani Melapor

"Ini sangat berbahaya, apalagi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir," tegas Pramono pada pertengahan Juni lalu.

Tanah yang terus ambles adalah bom waktu yang mengancam keselamatan ribuan jiwa.

Secercah Harapan Bernama Pipa PAM Jaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya melarang, tetapi juga mencoba menawarkan solusi. PAM Jaya ditugaskan untuk mengakhiri dahaga panjang warga Muara Angke.

Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, mengonfirmasi bahwa Muara Angke memang belum tersambung jaringan perpipaan resmi. Pihaknya kini tengah bergegas membangun jaringan baru dan menargetkan air bersih dapat mengalir langsung ke rumah-rumah warga pada Triwulan II tahun 2026.

Antusiasme warga terlihat dari 900 rumah yang telah mendaftar dari total potensi 1.700 sambungan baru.

"Warga Muara Angke berhak mendapatkan akses air minum perpipaan yang layak, stabil, dan terjangkau," ujar Arief pada November lalu.

Namun, 2026 masih terasa jauh. Lantas, bagaimana warga bertahan hingga saat itu? PAM Jaya mengambil tanggung jawab dengan menyediakan solusi sementara berupa 7 unit Kios Air. Toren-toren besar ini setiap hari diisi ulang oleh truk tangki, menawarkan harga yang jauh lebih bersahabat.

Jika dari pedagang keliling satu jeriken air bisa mencapai Rp 5.000, di Kios Air warga hanya perlu membayar Rp 400 untuk volume yang sama.

"Bedanya lumayan, bisa dapat berapa pikul (jeriken) itu," kata Roy penuh syukur.

Meski begitu, Kios Air yang jumlahnya terbatas—hanya 7 dari 63 yang diusulkan—belum sepenuhnya menggantikan peran pedagang keliling, terutama bagi para pemilik warung makan yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar.

Solusi yang Masih Menyisakan Tanda Tanya

Kebijakan Pemprov untuk fokus pada penyediaan air bersih bagi warga adalah langkah yang patut diapresiasi. Namun, pengamat tata kota, Yayat Supriatna, menyoroti celah besar dalam solusi ini.

Krisis penurunan muka tanah di pesisir Jakarta, menurut data Dinas Sumber Daya Air, juga disebabkan oleh aktivitas industri yang menyedot air tanah dalam volume masif.

Yayat sangsi bahwa kehadiran PAM Jaya yang berfokus pada pemukiman warga dapat secara efektif menghentikan praktik eksploitasi air tanah oleh sektor komersial.

"Ini yang besar-besar seperti mal atau industri gimana? Yang butuh air dengan debit lebih besar gimana?" tanya Yayat saat dihubungi Suara.com.

Pertanyaan ini menjadi kunci dari efektivitas kebijakan jangka panjang. Mampukah PAM Jaya, setelah jaringan pipanya terpasang, memenuhi kebutuhan air seluruh elemen di Muara Angke, dari rumah tangga hingga industri raksasa?

Yayat menegaskan, jika PAM Jaya tidak siap dengan perhitungan kapasitas yang akurat, larangan penyedotan air tanah akan menjadi macan ompong.

"Kalau belum siap, ya orang akan tetap ambil air tanah," tuturnya.

Pada akhirnya, nasib Muara Angke—apakah akan selamat dari krisis air dan ancaman tenggelam—bergantung pada kesiapan dan ketuntasan solusi yang ditawarkan.