DPRD DKI Minta Pemprov Tak Urus Masalah Parkiran, Dishub: Kami Kaji Komprehensif

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan bakal melakukan pembenahan menyeluruh sistem perparkiran di Ibu Kota.

Langkah ini dinilai mendesak karena selama 15 tahun terakhir skema parkir di Jakarta tidak mengalami perubahan berarti.

"Memang perparkiran juga akan kita lakukan pembenahan karena parkir di Jakarta ini sudah 15 tahun tidak pernah berubah," ungkap Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa 20 Mei 2025.

Pramono menegaskan, salah satu langkah konkret yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan pembayaran parkir secara non-tunai alias cashless.

Menurutnya, sistem tanpa uang fisik akan memudahkan pengelolaan dan meningkatkan transparansi.

“Maka dengan demikian, supaya parkir ini menjadi terkelola lebih baik, saya termasuk setuju kalau kemudian parkir itu cashless, tidak pakai uang cash,” kata Pramono.

“Dengan demikian ini akan membuat sistem yang menjadi lebih baik dan mudah-mudahan segera kita bisa tangani untuk itu,” tambahnya.

Selain itu, Pramono menimbang usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus yang menangani perparkiran.

"Nanti kami akan diskusikan secara lebih mendetail," pungkasnya.

Baca Juga: Keras! Felix Siauw Soroti Ucapan Prabowo soal Israel: Kita Harus Akui Penjajah? Ini Gila!

Pembentukan BUMD ini diharapkan dapat menghadirkan manajemen profesional, sehingga aset ruang publik dan penerimaan daerah dapat dikelola lebih optimal.

Usulan pembentukan BUMD Parkir itu sebelumnya dilontarkan oleh Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua Pansus, Mujiyono, menilai Jakarta kian tertinggal tanpa lembaga pengelola parkir yang fokus.

“Tanpa lembaga yang fokus, kita terus tertinggal dalam mengelola aset yang ada,” ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Sabtu 17 Mei 2025.