Suara.com - Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman M Tokan, menegaskan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi hanya diusulkan oleh Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan seorang.
"Sepengetahuan saya nama Pak Jokowi disuarakan oleh Irfan Pulungan salah seorang pengurus DPP PPP," kata Usman kepada Suara.com, Sabtu (31/5/2025).
Terlebih kata Usman, usulan itu datang dari mulut Ade Irfan Pulungan karena yang bersangkutan pernah memegang jabatan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di era Jokowi.
"Karena beliau dulunya kan bekerja di KSP di zaman Pak Jokowi jadi Presiden," katanya.
Kendati begitu, kata dia, Irfan dianggap tetap berhak menyampaikan usulannya. Namun soal Jokowi akan diserahkan kepada pribadinya lagi.
"Apakah Pak Jokowi bersedia atau tidak baiknya tanyakan ini pada adinda Irfan Pulungan saja," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, mengatakan adanya usulan nama Joko Widodo atau Jokowi sebagai kandidat calon ketua umum PPP memang sengaja digulirkan.
Menurutnya soal keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi.
Hal itu disampaikan Ade menanggapi soal nama Jokowi juga diusulkan menjadi calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca Juga: Didesak Taubat DPC Partai Gegara Jual PPP, Rommy : Maklum Kader Tingkat Cabang Pengetahuannya Minim
"Ya, ini kan lontaran, ini kan masukan, ini kan gagasan, ini kan pendapat. Biarkan saja ini bergulir, biarkan saja ini mengalir, biarkan saja ini berkembang," kata Ade kepada Suara.com, Sabtu (31/5/2025).
Menurutnya, menjelang Kongres atau Muktamar partai wajar jika selalu muncul usulan-usulan.
"Kan keputusan itu nanti ada di Pak Jokowi. Begitu, biarkan saja ini berkembang," katanya.
Kendati begitu, Ade tetap mendoakan agar Jokowi mau menerima pinangan sebagai calon ketua umum PPP.
"Insya Allah kami mendoakan, ada hidayah dari Allah SWT menjadikan Pak Jokowi memilih hatinya kepada PPP. Kami berikhtiar," ujarnya
"Kita biarkan Pak Jokowi yang memilih sesuai dengan suasana kebatinannya. Biarkan Pak Jokowi yang menentukan sikapnya. Nggak usah kita ganggu itu. Begitu," sambungnya.
Berita Terkait
-
Gegara Ngaku Sarjana Muda, Rismon Sianipar Akan Laporkan Jokowi atas Skripsi Palsu
-
Doa Ade Irfan Pulungan Agar Jokowi Dapat Hidayah Pilih Pimpin PPP Ketimbang PSI
-
Ketimbang Jokowi, Sosok Ini Disebut Layak Pimpin PPP: Punya Reputasi Baik dan Minim Sentimen Negatif
-
Bantah Mau Jual PPP, Rommy Singgung Erick Thohir Getol Naturalisasi di Timnas
-
Didesak Taubat DPC Partai Gegara Jual PPP, Rommy : Maklum Kader Tingkat Cabang Pengetahuannya Minim
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- 3 Rekomendasi Mobil Keluarga 9 Seater: Kabin Lega, Irit BBM, Harga Mulai Rp63 Juta
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional
-
Skandal Haji 2024: KPK Bongkar Pembagian Kuota Ilegal, 300 PIHK Diperiksa!
-
Gebrakan Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren Langsung Tuai Pro Kontra
-
Lamban Lindungi Rakyat dari Rokok dan Gula, 32 Organisasi Desak Pemerintah Tegakkan PP Kesehatan
-
Soroti Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji, DPR: Cermin Gagalnya Perlindungan HAM dan Lingkungan
-
Komisaris Transjakarta Pilihannya Ikut Demo Trans7, Begini Respons Pramono
-
Amnesty Sebut RUU KKS Batasi Kebebasan Berekspresi: Indonesia Bisa Jatuh ke Level Berbahaya!
-
Sekolah Rakyat Libatkan TNI-Polri: Solusi Disiplin atau Justru... ? Ini Kata Mensos!
-
'Sentilan' Keras DPR ke KPU: Bisa Naik Pesawat Biasa, Kenapa Harus Pakai Private Jet?