Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa 100 hari pertama kepemimpinannya bersama Gubernur Pramono Anung bukan tentang proyek-proyek megah, melainkan membangun fondasi yang kuat bagi Jakarta lima tahun ke depan.
Menurut Rano, langkah awal yang mereka ambil memang tidak menampilkan perubahan fisik kota secara mencolok. Tidak ada pelebaran jalan, pembangunan gedung baru, atau proyek-proyek monumental lainnya.
Sebaliknya, mereka memilih untuk menyentuh akar persoalan sosial yang dirasakan langsung oleh warga.
"Kita memang tidak mengubah visi besar. Kita tidak merubah Jakarta, lebar jalannya atau gedung dan sebagainya, tidak. Tapi lebih kepada Pak Gubernur sering bicara soal disparitas. Di Jakarta ini jurang antara kaya dan miskin terlalu jomplang," kata Rano Karno saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Ia menyebutkan bahwa dalam waktu singkat ini, Pemprov DKI telah menyelesaikan masalah dasar yang selama ini terabaikan, salah satunya soal ijazah anak-anak Jakarta yang tertahan di sekolah karena kendala ekonomi.
"Hampir 6 ribu ijazah anak-anak kita tidak terambil karena faktor ekonomi. Itu hal yang simpel, tapi sangat berarti. Dan kita lakukan itu," ujarnya.
Tak hanya itu, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga diperluas. Dari yang semula hanya mencakup 500 ribu siswa, kini kembali meningkat hingga lebih dari 700 ribu penerima manfaat.
"Memang ini bukan gerakan kolosal. Kita tidak memerlukan langkah-langkah besar yang mencolok. Tapi inilah bentuk penguatan pondasi yang kami maksud," kata pria yang akrab disapa Bang Doel itu.
Rano Karno juga menyoroti pengembangan aplikasi Jakarta Kini (JAKI), yang kini telah diperbarui untuk menjawab kebutuhan warga yang semakin beragam, termasuk layanan ambulans dan fitur tanggap darurat lainnya.
Baca Juga: Soroti 'Kemesraan' Prabowo-Mega, Elite PDIP Teringat Buya Hamka jadi Imam Salat Jenazah Soekarno
"Kemarin kita upgrade JAKI karena kepentingan masyarakat makin banyak. Ambulans, pelaporan, semua terintegrasi. Artinya kita tidak membuat bangunan mewah, tapi dari sinilah kita mulai membangun Jakarta lima tahun ke depan," jelasnya.
Selama 100 hari, Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan 40 program kerja.
Meskipun tidak berskala besar, Rano menyebut seluruh program tersebut bersifat mendasar dan akan menjadi pijakan penting bagi pembangunan ke depan.
"Untuk 100 hari ini, hanya 40 program. Bukan yang besar-besar, tapi yang paling pondasi," pungkasnya.
Survei Indikator Politik
Diberitakan sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia menyatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menjadi pemimpin dengan tingkat kepuasan masyarakat dalam periode 100 hari kepemimpinan paling tinggi di antara gubernur lainnya di Pulau Jawa.
Berita Terkait
-
Dipuji-puji karena Dietnya Berhasil, Prabowo Pangling Lihat Megawati: Ibu Luar Biasa!
-
Di Tengah Momen Prabowo-Megawati Bisik-bisik hingga Bercanda, Gibran Bilang Begini
-
Disanjung hingga Tebar Senyum, Reaksi PDIP soal Pertemuan Megawati-Prabowo di Harlah Pancasila
-
Ngaku Tak Sudi Rakyat Ditipu, Prabowo: Pejabat dan Pemimpin yang Melanggar, Laporkan!
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 5 Sepatu Lari Rp300 Ribuan di Sports Station, Promo Akhir Tahun
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?
-
Tok! DPR Sahkan Prolegnas Prioritas 2026: Enam RUU Dicabut, RUU Penyadapan Masuk Daftar
-
Sentil Ulah Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Puan: Harusnya Kepala Daerah Punya Empati
-
Bencana Sumatra: Pengamat Sebut Menhut Terdahulu Perlu Diperiksa, Termasuk Zulhas
-
Habiburokhman: Polisi Harus Usut Soal Hasutan Aksi Rusuh Pakai Bahan Peledak 10 Desember
-
Gerindra Soal Wacana Pemecatan Bupati Aceh Selatan: Kita Serah ke DPRD
-
Mensos Akui Masih Ada Daerah Terisolasi di Sumatra, Tapi Pasokan Logistik Mulai Teratasi