Maunya Ditemui Natalius Pigai, Pagar Kementerian HAM Rusak Usai Massa Aksi Mencoba Merangsek Masuk

Suara.com - Massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) Se Jawa-Bali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan.

Pantauan Suara.com, massa mencoba merangsek masuk untuk bertemu dengan Menteri HAM, Natalius Pigai.

Buntutnya, tiang pagar di Kementerian HAM jebol akibat aksi saling dorong.

Massa bahkan mengancam untuk membakar ban, jika Natalius Pigai tidak mau menemui mereka.

“Kami tidak mau ada perwakilan, baik itu Humas, atau apapun,” kata salah seorang orator, dari atas mobil komando, Selasa (3/6/2025).

Sementara itu, pantauan arus lalu lintas di Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Kuningan cukup padat akibat aksi demonstransi.

Sebelumnya Koordinator aksi Yulianus Piame mengatakan aksi kekerasan militerisme di tanah Papua seakan tidak ada habisnya.

“Kekerasan terjadi sejak tahun 1961 dimana negara Indonesia membentuk Trikomando rakyat di alun-alun Yogyakarta, serta membubarkan negara buatan Belanda, dan kibarkan sang merah putih di irian jaya darisitulah mulai pembunuhan, pemerkosaan hingga perampasan hak bagi masyarakat Papua,” katanya, saat di Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Kekerasan, lanjut Yulianus, terus berlanjut dari tahun ke tahun. Bahkan saat ini kondisi di Kabupaten Intan Jaya, sejak tahun 2016 hingga saat ini terus terjadi konflik.

Baca Juga: Menteri HAM: Didik Anak Nakal di Barak Militer Jabar Justru Bentuk Karakter, Bukan Pelanggaran HAM

“Konflik di kabupaten Intan Jaya sejak 2016-2025 terus berlanjut. Mulai kekerasan militelisme pada tahun 2016 pembunuhan terhap anak pelajar smp negeri 1 Sugapa, pada tahun 2018 terjadi pembunuhan terhadap seorang Kepala Suku Intan Jaya,” jelasnya.

Belum lagi, terus berlangsungnya kontak senjata antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

“Dari situlah banyak nyawa yang menjadi korban, terjadi pembunuhan di luar hukum,” katanya.

Yulianus mengatakan, jika di total, sudah ada puluhan nyawa yang tewas akibat kekerasan yang terjadi di Papua.

Ia menuturkan, berdasarkan sejumlah catatan pada tahun 2021, ada 5 warga sipil yang menjadi korban.

Di tahun 2023 warga sipil yang menjadi korban jiwa mencapai 18, pada tahun 2024, terdapat 9 orang warga sipil yang menjadi korban.

“Hingga kini, tahun 2025, 10 orang warga sipil yang korban dan serta jumlah total 60 jiwa yang korban di Kabupaten Intan Jaya. Ini adalah benar-benar warga sipil yang korban di luar hukum,” ujarnya

“Saat ini kami mahasiwa Intan Jaya dan pada umumnya mahasiswa Papua menilai bahwa negara saat ini tidak adil bagi keluarga korban maka kami menuntut kepada Komnas HAM segera turun dan instivegasi di Kabupaten Intan Jaya,” katanya menambahkan.

Yulianus mengatakan kekerasan militerisme di tanah Papua ini merupakan demi kepentingan ekonomi global, kapitalisme, imperialisme, kolonialisme memakai kekuatan militer sebagai alat untuk terus menguasai wilayah adat papua, dan terus membunuh rakyat papua yang mempertahankan hak asasinya.

“Konflik di Kabupaten Intan Jaya sejak 2019 hingga 2025 adalah salah satu tragedi kemanusiaan yang kompleks dan berkepanjangan di Papua. Dengan latar belakang politik dan ekonomi, sehingga masyarakat sipil menjadi korban,” jelasnya.