Suara.com - Indonesia sedang bersiap melangkah ke babak baru industri energi bersih. Pemerintah akan memulai groundbreaking megaproyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) pada pekan ketiga Juni 2025. Nilai proyek ini mencapai lebih dari Rp140 triliun.
Proyek ambisius ini tak hanya menciptakan pusat industri baru, tetapi juga menjadi simbol percepatan hilirisasi mineral dan transisi menuju energi berkelanjutan.
Anggota Komisi XII DPR RI, Gandung Pardiman, menyambut baik rencana ini. Politisi Partai Golkar dari Daerah Istimewa Yogyakarta itu menilai langkah ini sebagai momen strategis untuk menentukan arah masa depan industri nasional.
“Ini bukan sekadar pembangunan pabrik. Kita sedang membentuk fondasi industri masa depan. Jangan sampai proyek ini hanya dikuasai segelintir korporasi besar. UMKM, koperasi, dan BUMN harus dilibatkan agar manfaatnya menyebar luas,” kata Gandung di Jakarta, Rabu (5/6) dalam keterangan yang diterima Suara.com.
Ia tak ingin megaproyek ini hanya menjadi “pesta besar” segelintir investor.
Sebaliknya, ia mendorong partisipasi luas dari pelaku usaha kecil, koperasi, dan perusahaan milik negara agar manfaat ekonominya menjangkau banyak kalangan, termasuk daerah.
Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL), pabrik prekursor-katoda, hingga fasilitas produksi sel baterai dan battery pack.
Nilai investasinya diperkirakan mencapai US$9 miliar, atau setara lebih dari Rp140 triliun. Selain nilai ekonominya yang besar, proyek ini diproyeksikan menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja di berbagai sektor.
Bagi Gandung, angka itu penting, tetapi pemerataan jauh lebih penting. Ia menegaskan bahwa hilirisasi bukan hanya soal industrialisasi, melainkan tentang keberpihakan pada kepentingan nasional dan rakyat kecil.
Baca Juga: Tambang Nikel Rusak Raja Ampat, Bahlil: Saya Evaluasi
Ia percaya, jika pelaku lokal dilibatkan secara aktif, maka proyek ini bisa jadi penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut proyek ini sebagai yang pertama di Asia Tenggara yang benar-benar mengintegrasikan rantai pasok baterai dari hulu ke hilir.
“Indonesia tidak boleh lagi jadi pasar. Kita harus jadi produsen, pemain utama. Proyek ini adalah awal dari era industri energi masa depan kita,” ujar Bahlil.
Dulu, Indonesia dikenal sebagai eksportir bahan mentah. Kini, pemerintah ingin mengubah arah: menjadi produsen nilai tambah, menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Namun, Gandung mengingatkan, kemajuan industri harus berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan. Ia mendorong agar proyek ini tetap konsisten menjalankan prinsip good mining practice dan menjunjung tanggung jawab lingkungan.
“Transisi energi harus dibarengi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. DPR akan terus mengawasi agar proyek ini tetap berpihak pada rakyat dan tidak merusak lingkungan,” tutup Gandung.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026
-
DPR Minta Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Jangan Sampai Sia-sia Akibat Lingkungan Tak Terurus