Data BPNT dan PKH di DTSEN Kementerian Sosial Tidak Muncul, Ini Solusinya

Suara.com - Data penerima bantuan sosial (bansos) seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan informasi krusial yang harus akurat dan selalu tersedia di sistem. Namun, seringkali muncul masalah data tidak muncul di DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional) atau sistem sejenis yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memverifikasi penerima bansos. Hal ini tentu saja menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya menerima bantuan.

Mengapa Data Bisa Tidak Muncul?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan data penerima bansos tidak muncul di DTSEN. Memahami penyebab ini adalah langkah awal untuk menemukan solusinya:

• Kesalahan Input Data: Human error saat memasukkan data awal KPM adalah penyebab umum. Bisa jadi ada kesalahan penulisan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, atau data penting lainnya.
• Data Belum Terupdate: Proses pembaruan data dari pusat ke daerah atau antar sistem bisa memakan waktu. Jika data baru diinput atau ada perubahan, mungkin belum secara otomatis tercermin di semua platform yang relevan.
• Data Tidak Padan Dukcapil: NIK KPM harus padan dengan data yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Jika ada perbedaan atau data KPM belum terdaftar di Dukcapil, data di DTSEN bisa jadi tidak muncul.
• Perubahan Status KPM: KPM bisa saja mengalami perubahan status, misalnya meninggal dunia, pindah domisili, atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima bansos berdasarkan evaluasi berkala. Jika perubahan ini belum terupdate di sistem, data mereka mungkin dinonaktifkan.
• Masalah Teknis Sistem: Tidak menutup kemungkinan ada kendala teknis pada sistem DTSEN itu sendiri, seperti server down, bug program, atau masalah koneksi jaringan.
• Belum Ditetapkan sebagai Penerima: Meskipun sudah terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), KPM belum tentu langsung ditetapkan sebagai penerima BPNT atau PKH. Ada proses verifikasi dan validasi lebih lanjut serta penyesuaian kuota yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.
• Penyaringan Data (Filtering): Terkadang, ada proses penyaringan atau filtering data untuk memastikan bahwa penerima bansos benar-benar yang paling membutuhkan dan memenuhi kriteria. Data yang tidak lolos penyaringan mungkin tidak akan muncul.

Solusi Mengatasi Data Tidak Muncul di DTSEN

Untuk mengatasi masalah data tidak muncul di DTSEN, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, baik oleh KPM maupun oleh pemerintah daerah:

Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM):

1. Cek Kembali Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP): Pastikan semua data yang tertera di KK dan KTP sudah benar dan tidak ada perbedaan. Jika ada kesalahan, segera urus perbaikan di Dinas Dukcapil setempat.
2. Konfirmasi ke Pendamping Sosial atau Kantor Desa/Kelurahan: Jangan panik. Langkah pertama adalah menghubungi pendamping sosial PKH/BPNT di wilayah Anda. Mereka biasanya memiliki informasi lebih rinci dan dapat membantu mengecek status data Anda. Jika tidak ada pendamping, tanyakan ke kantor desa/kelurahan setempat.
3. Minta Bantuan Operator SIKS-NG: Di setiap desa/kelurahan atau di Dinas Sosial kabupaten/kota, terdapat operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Operator ini memiliki akses ke data yang lebih lengkap dan bisa membantu mengecek status NIK Anda di DTKS dan DTSEN.
4. Laporkan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Jika semua upaya di atas belum membuahkan hasil, datang langsung ke Dinas Sosial kabupaten/kota dengan membawa dokumen lengkap (KTP, KK, dan bukti terdaftar sebagai penerima bansos sebelumnya jika ada). Jelaskan permasalahan Anda secara detail.
5. Manfaatkan Kanal Pengaduan Resmi: Kementerian Sosial memiliki kanal pengaduan resmi. Anda bisa mencoba menghubungi call center, mengirim e-mail, atau menggunakan media sosial resmi Kementerian Sosial untuk melaporkan masalah Anda.

Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Sosial dan Operator):

1. Verifikasi dan Validasi Data Secara Berkala: Lakukan pemadanan data KPM secara rutin dengan data Dukcapil untuk memastikan keakuratan NIK dan data lainnya.
2. Percepat Proses Pembaruan Data: Pastikan data yang baru diinput atau diperbaiki segera diproses dan diintegrasikan ke seluruh sistem yang relevan, termasuk DTSEN.
3. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Operator: Berikan pelatihan berkelanjutan kepada operator SIKS-NG dan petugas lapangan agar mereka memahami prosedur input data yang benar dan cara mengatasi masalah teknis.
4. Koordinasi Antar Lembaga: Tingkatkan koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan lembaga terkait lainnya untuk mempercepat penyelesaian masalah data.
5. Sosialisasi Informasi kepada KPM: Berikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada KPM mengenai prosedur penerimaan bansos, cara mengecek status data, dan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi masalah.
6. Perbaikan dan Pengembangan Sistem: Lakukan perbaikan dan pengembangan sistem DTSEN secara berkala untuk meningkatkan stabilitas, kecepatan, dan akurasi data.

Dengan memahami penyebab masalah dan menerapkan solusi yang tepat, diharapkan masalah data tidak muncul di DTSEN dapat diminimalisir. Hal ini akan sangat membantu kelancaran penyaluran bantuan sosial bagi KPM yang membutuhkan, serta memastikan bahwa tujuan mulia program bansos dapat tercapai dengan efektif.

Kontributor : Rizqi Amalia

Baca Juga: 1,8 Juta Orang Dicoret dari Daftar Penerima Bansos Bulan Ini, Mensos Gus Ipul Beberkan Alasannya