Suara.com - Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi sudah mengambil pilihan yang rasional dengan lebih memilih menjadi calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Pilihan Jokowi cukup rasional," kata Dedi kepada Suara.com, Senin (9/6/2025).
Ia mengatakan, kalau memilih PPP, Jokowi justru akan sulit untuk menyatukan kader.
"Di PPP bisa jadi Jokowi akan kesulitan menyatukan kader untuk loyal, perpecahan masih cukup kuat, terlebih kehancuran PPP juga disinyalir ada andil Jokowi, misalnya masuknya Mardiono atas restu Jokowi," ujarnya.
Sementara, kata dia, di PSI soal ketokohan tak terlalu dilihat. Sehingga Jokowi dianggap bisa lebih berpeluang menjadi ketua umum.
"Sementara di PSI, secara umum kader PSI tutup mata soal ketokohan, selama ini ketua umum PSI hanya ditunjuk dan tidak ada pertentangan dari kader, sehingga Jokowi lebih mungkin didukung mayoritas jika dibandingkan dengan PPP," kata dia.
Sebelumnya, Presiden ke-7 Jokowi sempat masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, kekinian Jokowi tidak tertarik untuk menjadi ketua umum partai berlambang kabah tersebut.
"Ndak lah, yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapasitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali," kata dia saat ditemui, Jumat (6/6/2025).
Baca Juga: Pembuktian Ijazah Jokowi Banyak Kejanggalan, Dokter Tifa Curiga Bareskrim Gunakan Data Palsu
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lebih tertarik menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Saya di PSI aja lah," tandas dia.
Meski tertarik bergabung ke PSI. Namun hingga saat ini Jokowi belum dicalonkan untuk menjadi ketua umum PSI.
"(Berati di luar PSI tidak ada partai lain yang dipertimbangkan) Ya nggak tahu. Di PSI dicalonkan aja belum," jelasnya.
Diketahui, PSI juga akan menggelar kongres pertama di Kota Solo pada Juli 2025 nanti. Jokowi juga masuk dalam bursa calon ketua umum menggantikan Kaesang Pangarep.
Bahkan banyak kader PSI yang mendukung agar Jokowi menjadi Ketum PSI kedepan.
Berita Terkait
-
Postingan Ahmad Dhani Soal Raja Ampat Sempat Dihapus yang Ada Jokowinya, Ada Apa?
-
Ubedillah Badrun: Jokowi Lebih Buruk dari Soeharto, Tetap Korup di Tengah Demokrasi Digital
-
Jokowi Tolak PPP, Lebih Pilih Jadi Ketum PSI? Ini Alasannya!
-
Pembuktian Ijazah Jokowi Banyak Kejanggalan, Dokter Tifa Curiga Bareskrim Gunakan Data Palsu
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?