"Dengan Jokowi sebagai Ketum PSI, partai ini memperoleh “outside option” yang sangat kuat yang menunjukkan afiliasi langsung dengan bekas presiden yang masih sangat populer. Sebagai akibatnya, PSI akan memiliki posisi tawar lebih tinggi saat bernegosiasi dengan pemerintahan Prabowo," katanya menambahkan.
Posisi tawar yang tinggi itu, kata dia, akan mempengaruhi penempatan kabinet, alokasi anggaran, atau pengesahan regulasi dalam pemerintahan, bahkan bisa saja menjegal agenda PDI Perjuangan.
"Misalnya dalam penempatan kabinet, alokasi anggaran, atau pengesahan regulasi—karena PSI dapat “menjegal” agenda PDI-P jika tuntutan koalisi tidak dipenuhi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan Jokowi menjadi Ketua Umum PSI akan menciptakan multipolaritas baru.
Nantinya, kata dia, PDIP akan sulit lagi mendikte agenda koalisi tanpa mempertimbangkan veto politik yang mungkin dilancarkan PSI sebagai instrumen Jokowi.
Kendati begitu, bukan tanpa resiko meski PSI nanti dipimpin Jokowi mempunyai daya tawar politik yang tinggi.
"Ada risiko terfragmentasi: PSI berisiko dianggap “alat politik” Jokowi dan kehilangan legitimasi ideologis di kalangan pemilih muda progresif yang anti-elite. Selain itu, secara normatif, pindah raket dari PDI-P ke PSI dapat memicu pertanyaan legitimitas konsistensi dalam ideologi politik kepartaian, yang dalam jangka panjang menurunkan trust capital," katanya.
"Pemerintahan Prabowo pun akan mempertimbangkan efek blowback di publik jika terlalu tunduk pada tuntutan PSI–Jokowi, sehingga bargaining power tidaklah absolut," sambungnya.
Sebelumnya selain PSI, nama Presiden ke-7 Jokowi sempat masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Baca Juga: Kapan Waktu yang Tepat Buat Jokowi Bergabung dengan Partai Politik?
Namun Jokowi tidak tertarik untuk menjadi ketua umum partai berlambang kabah tersebut.
"Ndak lah, yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapasitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali," kata dia saat ditemui, Jumat (6/6/2025).
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lebih tertarik menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Saya di PSI aja lah," tandas Jokowi.
"Hal ini berpotensi memaksa Pemerintahan Prabowo mengambil kebijakan yang lebih “netral” atau bahkan pro-PSI, sebagai trade-off untuk menjaga stabilitas dukungan," ujarnya.
Berita Terkait
-
Analis Sebut PSI Bakal Punya Daya Tawar Tinggi Jika Jokowi Jadi Ketum, Bisa Jegal Agenda PDIP
-
Samakan Jokowi dengan Nabi, Politisi PSI Disindir Pengamat: Perlu Diperiksa Jasmani dan Rohaninya
-
Heboh Penasihat Ahli Kapolri Teriak Histeris Saat Debat dengan Roy Suryo Cs: Diam!
-
Tuai Badai Kritik, Kader PSI Jelaskan Cuitannya Soal 'Jokowi Penuhi Syarat Disebut Nabi'
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri