Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) wajib lolos ke parlemen pada Pemilu 2029 bila ingin memiliki bargaining power atau posisi tawar dalam peta politik di Indonesia.
Analis Politik dari Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi mengatakan hal tersebut dengan melihat posisi tawar parpol dalam sistem politik Indonesia saat ini.
Menurutnya hal tersebut akan terjadi bila nanti Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua umum partai berlambang mawar.
"Di PSI sendiri bisa jadi itu sebagai kekuatan untuk tawar menawar. Cuma persoalannya adalah kalau PSI di 2029 tidak memenangkan kursi di parlemen itu sulit juga bagi PSI untuk tawar menawar gitu," kata Asrinaldi kepada Suara.com, Kamis 12 Juni 2026.
Ia mengatakan, meski nanti di Pemilu 2029 sudah tak ada ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold, nantinya perolehan kursi partai di parlemen sangat menentukan.
"Tetap saja kursi partai itu sangat menentukan untuk membangun koalisi, untuk membangun kerjasama dengan pemerintah dan seterusnya," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, jika Jokowi ingin punya posisi tawar yang diperhitungkan, maka harus bisa membawa PSI menang.
"Nah tentu harus diupayakan PSI menang, kalau enggak tetap saja posisi tawar menawarnya lemah dan dengan kondisi kontroversi sehari seperti hari ini tentu akan berdampak juga kepada PSI," katanya.
"Ke depannya kalau seadanya Pak Jokowi juga tidak menunjukkan kekuatannya untuk bisa mendapatkan suara maksimal dari pemilu 2029 nanti," sambungnya.
Baca Juga: Ditanya Kemungkinan Bersaing dengan Jokowi Berebut Ketum PSI, Begini Respons Kaesang
Sebelumnya, Presiden ke-7 Jokowi sempat masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, Jokowi tidak tertarik untuk menjadi ketua umum partai berlambang kabah tersebut.
"Ndak lah, yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapasitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali," kata dia saat ditemui, Jumat 6 Juni 2025.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lebih tertarik menjadi Ketua Umum PSI.
"Saya di PSI aja lah," ucapnya.
Meski tertarik bergabung ke PSI. Namun hingga saat ini belum dicalonkan untuk menjadi ketua umum PSI.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Mitos Zona Aman Gerbong Tengah: Mengapa Usul Menteri PPPA Dinilai Tak Sentuh Akar Masalah?
-
Demi Wujudkan Kesejahteraan, Wamendagri Ribka Minta Papua Dukung Asta Cita Presiden
-
Dosen Diduga Terlibat Kasus Daycare Little Aresha, Begini Respons UGM
-
Wamendagri Wiyagus: Perkuat Peran Damkar, Satpol PP dan Satlinmas untuk Lindungi Masyarakat
-
Prabowo Kumpulkan 1.500 Komandan Satuan TNI di Bogor: Kobarkan Semangat Maju Tak Gentar
-
Respons Pratikno Soal Kasus Daycare Aceh: Ada Proses Hukum, Trauma Healing hingga Penutupan
-
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat
-
Marak Kasus Kekerasan Anak, Menko PMK Instruksikan Pemda Audit Seluruh Daycare
-
Tak Ikut di Monas, Perisai dan GMNI: May Day Itu Bentuknya Harus Perlawanan, Bukan Lagi Pesta Pora
-
3 WNI Diciduk di Makkah Terkait Haji Ilegal, Ada Petugas yang Terlibat?