Suara.com - Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono membeberkan sejumlah risiko jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ia awalnya menyampaikan, jika Jokowi benar-benar memimpin, maka PSI akan mempunya daya tawar politik yang tinggi terutama buat pemerintahan Presiden Prabowo.
"PSI akan memiliki posisi tawar lebih tinggi saat bernegosiasi dengan pemerintahan Prabowo—misalnya dalam penempatan kabinet, alokasi anggaran, atau pengesahan regulasi," kata Kristian kepada Suara.com, Kamis (12/6/2025).
Kendati begitu, sekali pun tinggi daya tawar politiknya, ada risiko jika Jokowi menjadi ketua umum PSI.
"Meskipun potensi daya tawar tinggi, ada risiko terfragmentasi: PSI berisiko dianggap “alat politik” Jokowi dan kehilangan legitimasi ideologis di kalangan pemilih muda progresif yang anti-elite," ujarnya.
Selain itu, kata dia, Jokowi juga akan dipertanyakan soal ideologi kepartaiannya usai pindah dari PDIP ke PSI.
"Selain itu, secara normatif, pindah raket dari PDIP ke PSI dapat memicu pertanyaan legitimitas konsistensi dalam ideologi politik kepartaian, yang dalam jangka panjang menurunkan trust capital," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kekuatan daya tawar politik Jokowi di PSI juga tak akan bersifat absolut.
"Pemerintahan Prabowo pun akan mempertimbangkan efek blowback di publik jika terlalu tunduk pada tuntutan PSI–Jokowi, sehingga bargaining power tidaklah absolut," pungkasnya.
Baca Juga: Ray Rangkuti Skakmat Sekjen Gibranku: Anak Muda Dukung Dinasti Politik, Itu Jauh Lebih Memalukan!
Sebelumnya, Presiden ke-7 Jokowi sempat masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun Jokowi tidak tertarik untuk menjadi ketua umum partai berlambang kabah tersebut.
"Ndak lah, yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapasitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali," kata dia saat ditemui, Jumat (6/6/2025).
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lebih tertarik menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Saya di PSI aja lah," tandas dia.
Meski tertarik bergabung ke PSI. Namun hingga saat ini belum dicalonkan untuk menjadi ketua umum PSI.
"(Berati di luar PSI tidak ada partai lain yang dipertimbangkan) Ya nggak tahu. Di PSI dicalonkan aja belum," jelasnya.
Berita Terkait
-
Ray Rangkuti Skakmat Sekjen Gibranku: Anak Muda Dukung Dinasti Politik, Itu Jauh Lebih Memalukan!
-
Kepergok Nebeng Patwal saat Kejebak Macet, Dedi Mulyadi Kena Sentil: Awas Kena E-Tilang
-
Jokowi Acuhkan PPP karena Ongkosnya Mahal? Rocky Gerung Ungkap Nasib PSI jadi Partai Oligarki
-
Rocky Gerung Bongkar Motif Jokowi Pilih PSI: Politisi yang Sudah Ketagihan Kekuasaan
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM