Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan adanya usulan agar dua provinsi yang memiliki perbatasan wilayah berdekatan untuk segera membuat kesepakatan batas wilayah. Usulan tersebut menyusul penyelesaiaan sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara.
Kekinian disepakati empat pulau tersebut masuk wilayah administrasi Aceh.
"Tadi juga ada usul untuk membuat kesepakatan di antara dua wilayah yang berdekatan supaya tidak muncul masalah seperti ini lagi di kemudian hari," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (18/6/2025).
Prasetyo berpandangan polemik empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatra Utara menjadi pembelajaran bagi pemerintah.
Ia berujar pemerintah akan merapikan semua pengarsipan mengenai batas-batas wilayah.
"Ini juga bagi kami pemerintah menjadi pembelajaran ke depan harus kita rapikan semua pengarsipan-pengarsipan kita ini," kata Prasetyo.
"Karena berdasarkan laporan dari bapak Mendagri ternyata juga tidak hanya di empat pulau antara perbatasan Sumut-Aceh, tapi ada juga di beberapa provinsi lain juga mirip. Ini momentum yang baik untuk kita berbenah ke depan kita rapikan," tutur Prasetyo.
Keputusan Prabowo soal Sengketa 4 Pulau
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar hasil rapat terbatas soal keputusan empat pulau masuk wilayah administratif Provinsi Aceh segera disampaikan kepada masyarakat.
Baca Juga: Siap Mundur jika Salah, Video Bahlil Disemprot DPR Imbas Tuding Menteri Kader PDIP Viral Lagi
Permintaan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai hal tersebut secara daring.
Mengutip keterangan video Sekretariat Presiden, Prabowo mulanya menyinggung ihwal kedua gubernur, yakni Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang sudah membahas permasalahan terkait empat pulau.
Prabowo mempersilakan pihak-pihak terkait menyampaikan laporan.
"Dilaporkan bahwa saudara sudah membahas empat pulau yang jadi bahan pembicaraan, silakan mungkin ada yang mau disampaikan ke saya," kata Prabowo, Selasa (17/6/2025).
Menanggapi permintaan Prabowo, Dasco lantas menyampaikan laporan perihal temuan baru perihal permasalahan empat pulau.
Temuan baru tersebut berupa dokumen lama mengenai Keputusan Mendagri tentang Kesepakatan Dua Gubernur yang pada waktu itu ditandatangani Gubernur Sumatra Utara Raja Inal Siregar, di mana Raja Inal Siregar menyepakati empat pulau tersebut masuk wilayah Provinsi Aceh.
Berita Terkait
-
Siap Mundur jika Salah, Video Bahlil Disemprot DPR Imbas Tuding Menteri Kader PDIP Viral Lagi
-
Anak Otto Hasibuan Dicap Dungu, Rocky Gerung: Apa Pun yang Didalilkan, Jokowi Adalah Pembohong!
-
Viral Mendadak jadi 'Tukang Kayu' di Sidang, Tom Lembong Ngeluh: Mengganggu
-
Diambil Alih Prabowo, Istana: Keputusan Presiden soal 4 Pulau Harus Diterima Semua Pihak
-
Ungkit soal GAM, Jusuf Kalla: 4 Pulau di Wilayah Singkil Adalah Milik Aceh
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu