Suara.com - Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI ke gerbang parlemen lebih dari sekadar manuver hukum; ia adalah sebuah bidak catur yang kini diletakkan di tengah papan permainan politik Istana.
Meski secara formal ditujukan kepada DPR dan MPR, nasib bola panas ini pada akhirnya tidak bergantung pada riuhnya sidang parlemen, melainkan pada keheningan strategis Presiden Prabowo Subianto.
Secarik surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 menjadi pemantik api. Di dalamnya, para purnawirawan merangkum setidaknya empat dalil utama untuk melengserkan Gibran: pelanggaran etika berat dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskannya, minimnya pengalaman politik, keraguan atas riwayat pendidikan, hingga isu moral terkait jejak digital masa lalu dan dugaan korupsi keluarga Jokowi.
Pengamat Politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai bahwa secara teknis, pintu pemakzulan bisa saja terbuka. Hal itu ia paparkan dalam diskusi Menuju Pemakzulan Gibran: Sampai ke mana DPR melangkah yang digelar di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Rabu (18/6/2025).
"Satu di antara yang empat, bisa," ujarnya, merujuk pada kemungkinan DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) hanya dengan salah satu dari dalil tersebut.
Namun, di sinilah lapisan analisis yang lebih dalam dimulai. Ray Rangkuti membaca wacana ini bukan sebagai upaya serius untuk menjatuhkan Gibran, melainkan sebagai sebuah alat tawar-menawar yang canggih yakni politik sandera.
Gibran sebagai "Sandera" Politik
Dalam skenario ini, Gibran diposisikan sebagai "sandera". Ancaman pemakzulan yang terus dibiarkan menggantung menjadi alat kendali efektif untuk memastikan loyalitas dan kepatuhan sang wakil presiden kepada konstelasi kekuasaan yang baru.
Isu ini menjadi semacam "kartu truf" yang bisa dimainkan kapan saja jika ritme politik Gibran dianggap tidak seirama dengan orkestra yang dipimpin Prabowo.
Baca Juga: Kronologi Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Hingga Presiden Prabowo Turun Tangan
"Kalau sampai ke pemakjulan kayaknya belum nih," ucap Ray.
Hal itu, kata dia, mengisyaratkan bahwa tujuan akhirnya bukanlah pelengseran, melainkan pengendalian. Dengan adanya ancaman ini, ruang gerak politik Gibran dan faksi yang berada di belakangnya menjadi terbatas.
Setiap langkah akan selalu dibayangi oleh kemungkinan "bola panas" ini kembali dilempar ke tengah lapangan.
Sikap Diam Prabowo yang Penuh Makna
Selanjutnya, kunci dari permainan ini, menurut Ray Rangkuti, ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Sikap Prabowo yang terkesan "cuek" atau membiarkan isu ini bergulir liar bukanlah tanda kelemahan atau ketidakpedulian. Sebaliknya, itu adalah sebuah strategi.
"Semua tergantung pada Pak Prabowo," kata Ray.
Tag
Berita Terkait
-
Kronologi Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Hingga Presiden Prabowo Turun Tangan
-
Aktivis Kritik Fadli Zon soal Perkosaan Massal Lalu Diberondong Teror, Polisi Diminta Bergerak
-
Tuntut Permintaan Maaf Fadli Zon, Aliansi Organ '98 Minta Prabowo Pecat Menteri Kebudayaan
-
Batalkan Keputusan Mendagri Tito, Ini Alasan Prabowo Putuskan 4 Pulau Kembali Jadi Milik Aceh
-
Tuntaskan Polemik 4 Pulau, Eks Wagub Sumut Puji Prabowo Problem Solver Sejati
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO