Suara.com - Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI ke gerbang parlemen lebih dari sekadar manuver hukum; ia adalah sebuah bidak catur yang kini diletakkan di tengah papan permainan politik Istana.
Meski secara formal ditujukan kepada DPR dan MPR, nasib bola panas ini pada akhirnya tidak bergantung pada riuhnya sidang parlemen, melainkan pada keheningan strategis Presiden Prabowo Subianto.
Secarik surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 menjadi pemantik api. Di dalamnya, para purnawirawan merangkum setidaknya empat dalil utama untuk melengserkan Gibran: pelanggaran etika berat dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskannya, minimnya pengalaman politik, keraguan atas riwayat pendidikan, hingga isu moral terkait jejak digital masa lalu dan dugaan korupsi keluarga Jokowi.
Pengamat Politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai bahwa secara teknis, pintu pemakzulan bisa saja terbuka. Hal itu ia paparkan dalam diskusi Menuju Pemakzulan Gibran: Sampai ke mana DPR melangkah yang digelar di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Rabu (18/6/2025).
"Satu di antara yang empat, bisa," ujarnya, merujuk pada kemungkinan DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) hanya dengan salah satu dari dalil tersebut.
Namun, di sinilah lapisan analisis yang lebih dalam dimulai. Ray Rangkuti membaca wacana ini bukan sebagai upaya serius untuk menjatuhkan Gibran, melainkan sebagai sebuah alat tawar-menawar yang canggih yakni politik sandera.
Gibran sebagai "Sandera" Politik
Dalam skenario ini, Gibran diposisikan sebagai "sandera". Ancaman pemakzulan yang terus dibiarkan menggantung menjadi alat kendali efektif untuk memastikan loyalitas dan kepatuhan sang wakil presiden kepada konstelasi kekuasaan yang baru.
Isu ini menjadi semacam "kartu truf" yang bisa dimainkan kapan saja jika ritme politik Gibran dianggap tidak seirama dengan orkestra yang dipimpin Prabowo.
Baca Juga: Kronologi Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Hingga Presiden Prabowo Turun Tangan
"Kalau sampai ke pemakjulan kayaknya belum nih," ucap Ray.
Hal itu, kata dia, mengisyaratkan bahwa tujuan akhirnya bukanlah pelengseran, melainkan pengendalian. Dengan adanya ancaman ini, ruang gerak politik Gibran dan faksi yang berada di belakangnya menjadi terbatas.
Setiap langkah akan selalu dibayangi oleh kemungkinan "bola panas" ini kembali dilempar ke tengah lapangan.
Sikap Diam Prabowo yang Penuh Makna
Selanjutnya, kunci dari permainan ini, menurut Ray Rangkuti, ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Sikap Prabowo yang terkesan "cuek" atau membiarkan isu ini bergulir liar bukanlah tanda kelemahan atau ketidakpedulian. Sebaliknya, itu adalah sebuah strategi.
"Semua tergantung pada Pak Prabowo," kata Ray.
Tag
Berita Terkait
-
Kronologi Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Hingga Presiden Prabowo Turun Tangan
-
Aktivis Kritik Fadli Zon soal Perkosaan Massal Lalu Diberondong Teror, Polisi Diminta Bergerak
-
Tuntut Permintaan Maaf Fadli Zon, Aliansi Organ '98 Minta Prabowo Pecat Menteri Kebudayaan
-
Batalkan Keputusan Mendagri Tito, Ini Alasan Prabowo Putuskan 4 Pulau Kembali Jadi Milik Aceh
-
Tuntaskan Polemik 4 Pulau, Eks Wagub Sumut Puji Prabowo Problem Solver Sejati
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting