Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menanggapi soal target Gubernur Pramono Anung yang ingin mengerek besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 hingga ke angka Rp100 triliun.
Ia menyatakan optimisme bahwa angka tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai dalam waktu dekat.
"Sangat mungkin. Saya optimis. Insya allah," ujar Khoirudin kepada wartawan, Kamis (19/6/2026).
Menurut dia, Pemprov DKI memiliki sejumlah instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Salah satu yang disorot adalah optimalisasi penarikan retribusi parkir serta penataan jaringan utilitas di wilayah Jakarta yang selama ini dinilai belum maksimal.
Tak hanya itu, Khoirudin juga menyinggung potensi besar dari aset milik daerah yang selama ini tidak dimanfaatkan secara produktif.
"Saat ini banyak aset daerah yang belum dikerjasamakan, yang terbengkalai, yang masih tanah kosong. Sangat banyak. Ini kita ingin memanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan sebagainya. Kita kerja samakan, pada akhirnya akan menambah pendapatan," jelasnya.
Selain mengandalkan sumber pendapatan dari dalam, Jakarta juga berpeluang mendapatkan kucuran dana lebih besar dari pemerintah pusat.
Khoirudin menyebutkan adanya potensi peningkatan dana bagi hasil, khususnya dari sektor pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat namun menjadi hak daerah.
Baca Juga: Pramono Anung Akan Tambah 5 Rute Baru Transjabodetabek, Hingga ke Cianjur
"Hak provinsi itu, kalau otonominya di tingkat provinsi seperti Jakarta, itu dapat hak 20 persen dari pajak tertentu yang dipungut oleh pemerintah pusat," ungkapnya.
"Nah, 20 persen ini kan kita harus hitung bersama-sama, duduk bersama-sama, disinkronisasi. Berapa sih sebenarnya angka itu? Karena selama ini kan given. Kita enggak ikut menghitung," tambah Khoirudin.
Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa target Rp100 triliun untuk APBD DKI bukan sekadar ambisi kosong.
Dalam forum Jakarta Future Festival yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (15/6), ia menekankan pentingnya peningkatan anggaran tersebut demi mendukung proyek strategis, salah satunya pembangunan giant sea wall.
"APBD Jakarta sekarang ini Rp91 triliun. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa di atas Rp100 triliun. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih Rp5 triliun untuk Giant Sea Wall," ujar Pramono.
Untuk menyokong mega proyek tanggul laut sepanjang 19 kilometer itu, Pemprov DKI juga akan mencari sumber pendanaan alternatif.
Berita Terkait
-
Jakarta Siapkan 'BPJS Hewan', Subsidi Pengobatan untuk Hewan Peliharaan Warga Kurang Mampu?
-
Dari Jawa Barat ke Jakarta: Efektifkah Barak Militer Redam Tawuran Pemuda?
-
Pramono Janji Pecat Sopir Jaklingko Ugal-ugalan: Kemarin Keluhan Nunggu Lama, Sekarang Nggak
-
Pramono Anung Ultimatum Pengemplang Pajak di Jakarta: Jangan Berlindung di Balik Ketiak Kekuasaan!
-
Pramono Anung Akan Tambah 5 Rute Baru Transjabodetabek, Hingga ke Cianjur
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!