Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan menambah lima rute baru jaringan transportasi massal Transjabodetabek selama ia menjabat, termasuk hingga ke Cianjur, Jawa Barat.
Pramono menegaskan Jakarta siap menanggung beban subsidi untuk penumpang dari wilayah penyangga ibu kota, termasuk Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan bahkan Cianjur.
"Maka kami akan membuka kurang lebih 10 rute baru. Sekarang yang sudah dibuka lima, akan ada lima lagi," kata Pramono dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Dalam forum tersebut, hadir pula Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan Gubernur Banten Andra Soni. Ketiganya duduk satu meja bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membahas sinergi kawasan megapolitan.
Bagi Pramono, kemacetan Jakarta tak bisa diselesaikan jika hanya menitikberatkan pada layanan Transjakarta dalam kota.
Ia menyebut bahwa pada pagi hari, Jakarta dibanjiri sekitar 4,5 juta orang dari daerah penyangga, yang kemudian kembali ke rumahnya masing-masing pada sore hari. Karena itu, perluasan jalur Transjabodetabek perlu untuk segera dilakukan.
Untuk menarik minat warga wilayah aglomerasi agar mau beralih ke transportasi publik, Pramono mengaku Pemprov DKI siap memberikan subsidi penuh kepada 15 golongan masyarakat yang tinggal di luar Jakarta, sebagaimana telah berlaku untuk warga ibu kota.
"Nantinya dengan Transjabodetabek ini, untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagainya, kami juga akan 15 golongan, kami gratiskan," ucap Pramono.
Rencana subsidi tersebut, kata dia, akan ditopang oleh kebijakan fiskal daerah, salah satunya melalui penyesuaian tarif parkir kendaraan pribadi dan penerapan sistem jalan berbayar elektronik (ERP). Langkah itu juga ditujukan untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Baca Juga: Sudah Tertunda Sekian Lama, Pramono Pede Bisa Terapkan Kebijakan Jalan Berbayar ERP
"Sehingga, dengan demikian, orang mau bawa mobil monggo-monggo saja, tapi bayar. Sedangkan bagi warga yang mau naik transportasi publik, 15 golongan, baik Jakarta, di luar Jakarta, gratis," tegas Pramono.
Khusus untuk proyek ERP, yang telah digagas sejak Gubernur Sutiyoso menjabat sebagai pemimpin Jakarta, Pramono yakin bisa segera diterapkan.
Menurut Pramono, penerapan ERP menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.
Sistem ERP akan memungut biaya dari kendaraan pribadi yang melintas di sejumlah ruas jalan tertentu di Jakarta. Seluruh pendapatan dari ERP, kata Pramono, akan difokuskan untuk membiayai angkutan massal dan memberikan subsidi lintas wilayah.
"ERP sepenuhnya akan kami gunakan untuk memberikan subsidi bagi warga di luar Jakarta. Maka dengan demikian, ada asas keadilan di sana," tegasnya.
Pramono menilai ERP adalah bagian dari upaya menciptakan keadilan mobilitas. Ia menyoroti beban Jakarta setiap pagi hari, saat sekitar 4 hingga 4,5 juta warga dari wilayah penyangga masuk ke Jakarta.
Berita Terkait
-
Tergantung Urgensinya, Dedi Mulyadi Pikir-pikir Ikut Patungan Subsidi Transjabodetabek Bareng DKI
-
Jakarta Beri Subsidi Rp 11.500 untuk Warga Jabar dan Banten yang Naik Bus Transjabodetabek
-
Warga Ramai Berwisata, Muncul Usulan Tarif Transjabodetabek Blok M-PIK 2 Dinaikkan Tiap Akhir Pekan
-
Klaim Rute Transjabodetabek Blok MPIK 2 Banjir Penumpang, Pramono: Hari Libur Paling Tinggi
-
Pengamat: Transjabodetabek Buka Akses Masyarakat Kelas Bawah Liburan ke PIK 2
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu