Suara.com - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa sikap Malaysia tetap tegas dalam mengecam tindakan kebiadaban Israel yang dinilai telah menyebabkan genosida di Gaza.
Pernyataan itu disampaikan Anwar dalam konferensi pers bersama Presiden RI Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025).
"Terkait isu Gaza, kita dengan tegas mengecam kebiadaban Israel yang menyebabkan genosida," kata Anwar.
Anwar juga menyoroti bahwa meski saat ini telah terjadi gencatan senjata antara Israel dan Iran, pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap Iran tetap tidak dapat dibenarkan.
"Meskipun ada rasa lega sementara karena adanya ceasefire antara Israel dan Iran, Malaysia tetap menyuarakan sikap keras terhadap pelanggaran Israel atas Iran," ujarnya.
"Kami mendukung hak Iran untuk mempertahankan martabat, integritas, dan kedaulatan negaranya," sambung Anwar.
Namun demikian, menurut Anwar, yang lebih penting adalah membangun tekad bersama untuk menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah secara menyeluruh.
"Namun yang lebih penting, sebagaimana disampaikan oleh Presiden, adalah adanya tekad bersama untuk menciptakan perdamaian — tidak hanya antara Iran dan Israel, tapi juga di seluruh Timur Tengah, dengan menjamin hak rakyat Gaza dan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat," katanya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya bersama PM Anwar Ibrahim turut membahas konflik antara Iran dan Israel dalam pertemuan bilateral tersebut.
Baca Juga: Tak Hanya Bahas Perang Iran-Israel, Prabowo-Anwar Bicarakan Sengketa Ambalat di Pertemuan Tertutup
Prabowo menyambut baik adanya gencatan senjata yang terjadi antara kedua negara, dan berharap situasi ini menjadi langkah awal menuju perdamaian yang berkelanjutan.
"Di tingkat global kita membahas perkembangan konflik Iran-Israel juga situasi terkini di Palestina. Kita tetap menganjurkan penyelesaian damai di semua pihak. Kita menyambut baik adanya gejatan senjata antara Israel dan Iran," ujar Prabowo.
"Kita berharap ini bisa langgeng, bisa terus menuju penyelesaian yang damai," tambahnya.
Mengenai Palestina, Prabowo menegaskan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia tetap berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina.
"Hanya two-state solution yang bisa mengakhiri pertikaian tersebut," katanya.
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa diperlukan upaya kolektif global untuk mendorong penyelesaian konflik-konflik secara damai.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Usai Jepang, Presiden Prabowo Tiba di Korea Selatan Lanjutkan Diplomasi Asia Timur
-
'Kirim Putra Trump, Anak Netanyahu, dan Pangeran-pangeran Arab Perang ke Iran!'
-
Gudang Sound System di Kembangan Ludes Dilalap Api, 15 Unit Damkar Diterjunkan ke Lokasi
-
Siapkan Puluhan Saksi dan Ahli di Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung: Untuk Yakinkan Hakim!
-
Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Mensos Siapkan Skema Bantuan Khusus Bagi Ahli Waris
-
Buka-bukaan Anak Riza Chalid: Tanpa Terminal BBM OTM, Cadangan Pertamax Berkurang 3 Hari
-
Indonesia Protes Keras Gugurnya Pasukan UNIFIL, Tuntut Investigasi Menyeluruh Atas Serangan Israel
-
Fakta Baru Kasus Andrie Yunus Terungkap di DPR, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Puspom TNI
-
Istri Eks Komut Indofarma Mengadu ke DPR, Sebut Vonis 13 Tahun Penjara Tanpa Bukti Aliran Dana
-
MenpanRB: Isu Utama WFH ASN Adalah Digitalisasi, Bukan Sekadar Efisiensi