Suara.com - Komisi I DPR RI melanjutkan agenda uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon duta besar untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir hingga Korea Utara di kompleks parlemen, Jakarta, Minggu 6 Juli 2025.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan uji kelayakan calon duta besar (dubes) itu digelar dua sesi, sama seperti pada hari pertama.
Untuk sesi pertama digelar bagi enam calon dubes dan sesi kedua juga bagi enam calon dubes sehingga totalnya adalah 12 calon dubes.
"Calon dubes yang akan hadir, di antaranya dari Mesir, dari Korea Utara, dari Oman, kemudian dari Malaysia, Kuala Lumpur, dan lain-lain, sisanya dari yang sudah hadir kemarin," kata Sukamta sebelum memulai uji kelayakan.
Dia menjelaskan pada hari pertama, 12 calon dubes sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Calon dubes yang sudah mengikuti uji kelayakan pada hari pertama itu tidak perlu lagi hadir pada hari ini.
"Untuk mengambil keputusan tidak harus hadir mereka. Ya, itu rapat internal," katanya.
Menurut dia, dalam uji kelayakan itu para calon dubes diminta menjelaskan dan menerjemahkan visi dan misi Presiden terkait hubungan yang akan dilakukan bagi negara yang dituju.
"Bagaimana mereka menguasai persoalannya dan bagaimana mereka membangun kinerjanya dan target-target apa yang akan mereka lakukan, kira-kira begitulah ini," katanya.
Pada prinsipnya, kata Sukamta, semua calon dubes yang diusulkan pemerintah adalah sosok prioritas yang sama pentingnya.
Baca Juga: Uji Kelayakan Calon Dubes RI: DPR Akui Ada Nama 'Kurang Pas', Siapa Saja?
Walaupun dalam diplomasi ada penggolongan berdasarkan tingkatan, ukuran, dan nilai strategis, tetapi pada dasarnya seluruh dubes tersebut memiliki kedudukan yang sama.
"Yang paling penting adalah kecocokan yang bersangkutan pada daerah atau negara yang dituju," katanya.
Kelas Berat
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengungkapkan para calon duta besar yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan memiliki latar belakang diplomat hingga purnawirawan TNI.
Namun, Utut mengatakan bahwa mayoritas calon duta besar (dubes) berlatar belakang diplomat, tetapi ada juga seorang purnawirawan TNI, yakni Letnan Jenderal TNI (Purn) Hotmangaradja.
"Kalau satu dua yang enggak pas, namanya manusia. Dalam berhubungan pasti pernah ada kekeliruan," kata Utut di kompleks parlemen.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar