Kontras! BMKG Sibuk Modifikasi Cuaca, Pramono Anung Sebut Jakarta Belum Butuh

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa modifikasi cuaca belum menjadi prioritas utama dalam penanganan banjir di ibu kota.

Ia menyebut bahwa curah hujan di wilayah Jakarta sendiri tidak tergolong tinggi.

"Modifikasi cuaca sebenarnya belum terlalu perlu. Karena curah hujan di Jakarta sendiri tidak terlalu tinggi," kata Pramono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Menurutnya, penyebab utama genangan dan banjir yang belakangan terjadi justru berasal dari faktor eksternal.

"Yang problem itu sekarang ini pasang surutnya air laut sama dari hulu," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta BPBD DKI Jakarta lakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai respons atas tingginya intensitas hujan di wilayah Jabodetabek hingga sebabkan banjir.

Modifikasi Cuaca Mulai Jumat

Operasi itu mulai dilakukan pada Senin (7/7/2025) hingga Jumat, 11 Juli 2025, dengan lokasi pusat komando sementara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo menjelaskan bahwa operasi tersebut dilakukan guna mengantisipasi potensi banjir, terutama di wilayah hulu Jabodetabek yang selama sepekan terakhir mengalami peningkatan curah hujan secara ekstrem.

Baca Juga: Teknologi Penangkal Banjir: Modifikasi Cuaca Siap Diterapkan di Langit Jabodetabek

Menurut Budi, fokus utama saat ini memperkuat cakupan operasi modifikasi cuaca di kawasan Jawa Barat dan DKI Jakarta, yang dinilai paling rentan terhadap limpasan air dari wilayah hulu.

"Karena coverage-nya kalau kita lihat Jawa Barat dan DKI ini yang perlu diantisipasi terutama di wilayah hulu Jabodetabek," jelasnya.

Selain itu, BMKG juga memprediksi kalau cuaca ekstrem masih akan terjadi di berbagai wilayah, termasuk Jabodetabek, dalam sepekan ke depan.

Cuaca ekstrem itu sebenarnya telah dipredikai oleh BMKG sejak akhir Juni lalu.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa cuaca ekstrem itu berpotensi terjadi di Pulau Jawa bagian barat dan tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan wilayah sekitarnya.

Serta juga Nusa Tenggara Barat, termasuk Mataram, Maluku bagian Tengah, Papua bagian tengah dan utara.