Suara.com - Polemik panas soal keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meletus kembali, kali ini dengan serangan yang lebih tajam dan terperinci.
Pakar telematika Roy Suryo dan Muhammad Taufiq seorang advokat senior asal Kota Surakarta secara blak-blakan membongkar berbagai dugaan kejanggalan, tidak hanya pada fisik ijazah tetapi juga pada proses hukum yang melingkupinya.
Dalam sebuah diskusi yang viral di Sentana TV, Roy Suryo tidak main-main menantang adu bukti fisik ijazah orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Ia menegaskan keahliannya tidak terbatas pada dunia digital, melainkan juga pada analisis dokumen fisik.
"Saya itu bukan hanya ahli digital, ahli forensik digital, tapi ahli telematika. Telematika itu ada di antara itu, fisiknya juga saya pegang," ungkap Roy Suryo dengan penuh percaya diri dikutip pada Kamis (17/7/2025).
Untuk membuktikan keseriusannya, mantan Menpora ini bahkan mengaku telah mengantongi sejumlah ijazah pembanding dari almamater yang sama.
"Ini saya sudah pegang, kalau nanti kita adu. Ayo, siapa yang punya ijazah Jokowi silakan adukan ke saya, saya punya lebih dari 10," tantangnya.
Roy Suryo turut mempertanyakan mangkraknya penggunaan alat canggih milik Polri. Ia menyentil keberadaan alat uji kertas dan tinta senilai Rp 500 miliar yang semestinya bisa mengakhiri perdebatan, namun tak kunjung digunakan dalam kasus ini.
Kejanggalan Visual Mencolok hingga Proses Hukum Pincang
Baca Juga: Jokowi Tak Pernah Tunjukkan Ijazah Asli! Mantan Rektor UGM Ungkap Fakta Mengejutkan?
Dari sisi visual, Taufik menyoroti salah satu perbedaan paling fundamental yang ia temukan. "Ijazah UGM itu, yang asli itu ada watermark-nya. Jadi di sini tidak polos," tegasnya, mengindikasikan ijazah yang beredar di publik tidak memiliki fitur keamanan standar tersebut.
Roy Suryo menambahkan detail lain, menyebut ijazahnya sendiri memiliki fitur embos dan benang pengaman. Kejanggalan lain yang menjadi sorotan adalah posisi penulisan kata "sarjana" yang tertutup logo pada ijazah Jokowi.
"Saya sudah lihat lima ijazah dari kehutanan sebagai perbandingan, tidak ada yang tulisannya sampai tertutup seperti itu," kata Roy Suryo.
Masalah tak berhenti di situ. Proses hukum yang berjalan pun dinilai janggal. Roy Suryo mengutip pernyataan seorang jenderal polisi yang menyebut hasil labfor sebelumnya tidak sah karena status kasusnya masih penyelidikan.
"Ini kalau cuma penyelidikan, belum ada penyitaan barang bukti. Ini kan harus naik dulu ke penyidikan," sambung Dr. Taufik, menjelaskan alur hukum acara pidana yang semestinya.
Kritik Pedas: Kompolnas hingga Komnas HAM Disebut Cuma 'Stempel'
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Langit RI Bocor? Menelusuri Celah Hukum Akses Pesawat Militer AS
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Perjuangkan Kesetaraan di Senayan, Ledia Hanifa Amaliah Digelari Legislator Peduli Disabilitas
-
LPSK Lindungi 20 Korban Pelecehan FH UI dari Potensi Intimidasi hingga Pelaporan Balik
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar
-
Getol Perkuat Diplomasi Antar-Parlemen, Ravindra Airlangga Sabet KWP Award 2026