PSI Bujuk Pramono Tak Relokasi Pedagang Pasar Barito, Ini Alasannya

Suara.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Pramono Anung menunda relokasi pedagang Pasar Burung Barito. Permintaan itu muncul setelah pedagang menolak rencana pemindahan yang disebut-sebut dipaksakan meski lokasi pengganti belum siap digunakan.

Anggota DPRD DKI sekaligus penasihat Fraksi PSI, August Hamonangan, mengaku sudah menemui pedagang di Pasar Barito pada Jumat (1/8/2025) lalu. Menurutnya, para pedagang keberatan dengan rencana relokasi ke Lenteng Agung, Pasar Mampang, atau Cidodol.

"Berdasarkan aspirasi yang kami terima, para pedagang Pasar Burung Barito dengan tegas menolak rencana relokasi yang diusulkan. Lokasi alternatif seperti Lenteng Agung masih berupa tanah kosong yang belum siap, sementara opsi lain seperti Pasar Mampang Prapatan atau Pasar Cidodol dinilai tidak layak," kata August, Senin (4/7/2025).

Pemprov DKI sebelumnya berencana memindahkan para pedagang paling lambat Minggu, 3 Agustus 2025. Relokasi itu berkaitan dengan proyek penyatuan tiga taman, yakni Taman Langsat, Ayodya, dan Leuser, yang kini dinamai Taman Bendera Pusaka.

Namun para pedagang menilai langkah itu mendadak dan tidak mempertimbangkan dampak ekonomi. Banyak dari mereka telah menggantungkan hidup selama puluhan tahun di lokasi itu.

"Mereka memilih bertahan di Pasar Burung Barito hingga ada kejelasan lebih lanjut. Ada 2 usulan dari pedagang. Pertama, mempertahankan Pasar Burung Barito sebagai ikon Jakarta Selatan. Kedua, jika relokasi tidak terhindarkan, lokasi baru harus sudah tersedia dan siap digunakan," jelas August.

Salah satu pedagang yang ia temui, Deni, mengaku sudah berjualan di Pasar Barito selama 16 tahun. Tak hanya pelanggan lokal, ia juga pernah melayani pembeli dari Jepang, Korea Selatan, hingga Rusia.

August menilai, relokasi tidak hanya berisiko mematikan penghidupan 137 pedagang, tetapi juga merugikan komunitas pecinta burung yang sudah lama menjadikan Barito sebagai tempat utama untuk mencari hewan peliharaan dan perlengkapannya.

"Kami menilai Pemprov DKI belum melakukan kajian mendalam terkait dampak relokasi terhadap pelanggan Pasar Burung Barito. Pelanggan pasar ini bukan hanya pembeli baru, tetapi juga pelanggan tetap yang mengandalkan pasar ini untuk mencari kebutuhan seperti pakan burung dan lain-lain," ujarnya.

Baca Juga: Dirut Food Station Tersangka Tapi Beras Oplosan Terlanjur Beredar, Pramono Serukan Penarikan

"Komunitas pecinta burung mengenal Pasar Burung Barito sebagai destinasi utama. Jika pasar dipindahkan, misalnya ke Lenteng Agung, pelanggan akan kesulitan menemukan pengganti yang sebanding. Hal ini berpotensi merugikan baik pedagang maupun pelanggan tetap," imbuhnya.

August pun meminta agar ambisi Pemprov DKI menyatukan taman-taman kota tidak dilakukan dengan cara yang merugikan pedagang kecil. Ia berharap Pramono membuka ruang dialog dengan warga terdampak.

"Kami memahami ambisi Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menyatukan 3 taman guna menjadikan Jakarta kota yang lebih teduh dan membanggakan. Namun, ambisi ini tidak boleh mengorbankan nasib para pedagang Pasar Burung Barito," katanya.

Ia menambahkan, solusi terbaik saat ini adalah menunda relokasi dan memperkuat posisi Pasar Barito sebagai pusat perdagangan unggas hias di Jakarta.

"Sebagai solusi, kami mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan pembinaan dan edukasi bagi pedagang Pasar Burung Barito. Sehingga, pasar ini dapat diperkuat sebagai ikon yang membanggakan Jakarta," pungkasnya.