Suara.com - Sebuah langkah berani dan penuh kontroversi tengah disiapkan oleh pakar telematika Roy Suryo bersama dua rekannya, Rismon Hasiholan Sianipar dan dr. Tifauzia Tyassuma.
Ketiganya akan segera meluncurkan sebuah buku yang berpotensi mengguncang panggung politik nasional, dengan fokus utama pada isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
Buku ini menurut Roy bukanlah sekadar kumpulan opini, melainkan sebuah karya yang diklaim sebagai jurnal ilmiah setebal ratusan halaman.
Roy Suryo menegaskan bahwa proyek ambisius ini adalah puncak dari perjuangan mereka untuk menyajikan bukti kepada publik.
“Kami bertiga juga sudah fix dan ini on progress, kami membuat bener – bener Jurnal atau buku ilmiah yang inshaAllah nanti akan mencapai antara 400 sampai 500 halaman,” ujarnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Rabu (6/8/25).
“Ini nggak main – main. Itu menguraikan dengan jelas kapan sebenarnya ijazah palsu itu awalnya dulu dimunculkan atau dipermasalahkan oleh publik,” tambahnya.
Meski tindakan ini dapat dianggap menyerang Presiden dan almamaternya, Universitas Gadjah Mada (UGM), Roy Suryo memiliki pandangan sebaliknya.
“Yang kami bertiga lakukan RRT (Rismon, Roy Suryo dan Dokter Tifa) kalau diplesetkan dengan salah mungkin ada seorang profesor yang mengatakan ‘ini bentuk penistaan terhadap UGM’,” ujar Roy.
“Justru kebalik, justru karena kami cinta dengan Indonesia, justru kami cinta terhadap Gadjah Mada, kami melakukan ini,” tambahnya.
Baca Juga: Wapres Gibran Mau Usulkan Investasi Bitcoin Rp 300 Triliun? Ini Risiko dan Proyeksinya
Dijanjikan Penuh Bukti, Akan Terbit di 25 Negara
Untuk membuktikan bahwa ini bukan sekadar sensasi, buku kontroversial tersebut akan dipublikasikan secara luas.
Tidak hanya di Indonesia, karya ini akan dirilis dalam format cetak dan digital di 25 negara, lengkap dengan pendaftaran ilmiah untuk menguji validitasnya.
“RRT ini kemudian membuat secara komprehensif dan ilmiah buku itu. Dan itu akan kita terbitkan secara digital dan analog,” ucap Roy.
“Kita juga akan mendaftarkan itu secara ilmiah, jadi kita akan mendapatkan bukti ilmiahnya. Kami tidak omon – omon, kami tidak main – main, itu akan kami lakukan,” tambahnya.
Isinya diklaim akan membedah secara detail dugaan pemalsuan ijazah melalui berbagai analisis teknis, seperti analisis citra digital, face recognition, dan perbandingan gambar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah