Suara.com - Gaji anggota DPR periode 2024-2049 bisa tembus Rp3 juta per hari. Sebuah nilai yang fantastis di tengah ekonomi sulit yang dihadapi rakyat.
Lantas, kenapa bisa anggota DPR tersebut bisa mendapat gaji Rp3 juta per hari? Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin punya jawabannya.
Hasanuddin menjelaskan, anggota DPR mendapat tambahan gaji Rp50 juta. Hal ini karena mereka tak lagi difasilitasi rumah dinas.
Dana yang merupakan pengganti dari fasilitas rumah dinas, secara langsung melambungkan total pendapatan bersih setiap wakil rakyat Indonesia ini.
"Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh," kata Hasanuddin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Dari capaian Rp100 juta inilah, Hasanuddin membuat perhitungan sederhana.
Dengan pendapatan sebesar itu, ia mengestimasikan setiap anggota dewan bisa menerima sekitar Rp3 juta per hari.
"Bayangkan saja kalau dibagi Rp3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya. Saya sudah bersyukur, buat saya bersyukur sekali. Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang kalian juga itu," ucap politisi 72 tahun itu.
Pernyataan ini sontak menyulut reaksi keras dari warganet.
Baca Juga: Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya, Belajar Dari Kasus Pati
Perbandingan antara pendapatan legislator dengan profesi lain, terutama guru honorer, menjadi simbol ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.
Seorang warganet dengan sinis mengomentari kelayakan para wakil rakyat tersebut.
"Belum dihina pun sudah hina," tulis akun @cli****.
Komentar lain yang lebih menyentuh datang dari seorang yang mengaku sebagai guru honorer.
Ia membandingkan penghasilan hariannya dengan pendapatan anggota dewan.
"Rp3 juta perhari buat DPR. Guru honorer modelan aku bisa dapat Rp3 juta itu harus ngajar 3-4 bulan dulu. (itu juga kalau gak kepotong izin). Hehe mau dibilang miris, ya, nasib karena memang jadi guru pilihan sendiri," curhat akun @ceri****.
Berita Terkait
-
Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya, Belajar Dari Kasus Pati
-
80 Tahun Indonesia, Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Masih Jadi Persoalan
-
Alarm Api Pati: Pimpinan DPR Dasco Panggil Mendagri, Minta Kepala Daerah Lain Tak Ikut-ikutan Ngawur
-
Dea Tewas Penuh Tusukan, DPR Desak Kapolda Jabar: Pecat Anggota jika Terbukti Abaikan Laporan Korban
-
Patok Mahar Rp1 Juta Dijamin Surga, Pengajian Umi Cinta Bikin Legislator PKB Murka: Ajaran Sesat!
Terpopuler
- 3 Fakta Menarik Skuad Timnas Indonesia Jelang Duel Panas Lawan Arab Saudi
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 27 September 2025, Kesempatan Raih Pemain OVR 109-113
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
- Rumahnya Dijadikan Tempat Kebaktian, Apa Agama Krisna Mukti?
- Tak Cuma di Indonesia, Ijazah Gibran Jadi 'Gunjingan' Diaspora di Sydney: Banyak yang Membicarakan
Pilihan
-
Misi Bangkit Dikalahkan Persita, Julio Cesar Siap Bangkit Lawan Bangkok United
-
Gelar Pertemuan Tertutup, Ustaz Abu Bakar Baasyir Ungkap Pesan ke Jokowi
-
Momen Langka! Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir di Kediamannya di Solo
-
Laga Klasik Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kartu Merah Ismed, Kemilau Boaz Solossa
-
Prabowo 'Ngamuk' Soal Keracunan MBG: Menteri Dipanggil Tengah Malam!
Terkini
-
Dari OB dan Tukang Ojek Jadi Raja Properti, 2 Pemuda Ini Bikin Prabowo Hormat, Cuan Rp150 M Setahun!
-
Masa Depan PPP Suram? Pengamat: Di Mata Rakyat 'Mengurus Partai Saja Tidak Becus'
-
Hadapi Dinamika TKD, Mendagri Tekankan Pentingnya Efisiensi hingga Inovasi Daerah
-
Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
-
Viral Lagi Pengakuan Lawas Gibran, Dulu Nganggur Tapi Main Game Pakai Joki
-
Muktamar X PPP Ricuh dan Saling Klaim Jadi Ketum, Pakar: Partai Tua Tapi Belum Dewasa
-
PPP Punya 2 Ketum, Menteri Yusril 'Angkat Tangan': Pemerintah Takkan Campur Tangan!
-
Kudeta di Muktamar PPP? Begini Kronologi Kubu Agus Suparmanto Naik Takhta Usai Mardiono Walk Out
-
Bawa-bawa Ayat Allah, PKS Sebut Ekonomi Kerakyatan Prabowo Sejalan dengan Al-Qur'an
-
Tok! Palu MK Berbunyi: Iuran Paksa Tapera Resmi Dibatalkan, Pemerintah-DPR Wajib Rombak Total UU