Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat

Suara.com - Laporan terbaru dari Sindikat Jurnalis Palestina (PJS) mengungkap pasukan pendudukan Israel telah melakukan serangkaian pelanggaran berat terhadap kebebasan pers.

Didalamnyatermasuk pembunuhan 15 jurnalis Palestina, di antaranya tiga jurnalis perempuan, sepanjang Agustus 2025 di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Menurut data dari Komite Kebebasan PJS, terdapat 86 pelanggaran dan kejahatan yang menargetkan jurnalis dalam periode tersebut.

Di antara korban tewas tercatat nama-nama seperti Marwa Muslim, Mariam Abu Daqqa, dan Islam Abed, yang kehilangan nyawa saat menjalankan tugas peliputan di zona konflik.

Dua insiden paling tragis terjadi pada:

• 10 Agustus 2025, saat enam jurnalis terbunuh di sekitar Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza.
• 25 Agustus 2025, ketika lima jurnalis tewas dan empat lainnya luka-luka akibat serangan di Rumah Sakit Nasser, Khan Yunis.

Selain korban jiwa, laporan tersebut juga menyebut sembilan jurnalis terluka, beberapa mengalami kondisi kritis seperti amputasi dan kelumpuhan permanen.

Tiga kerabat jurnalis dilaporkan turut terbunuh, sementara empat rumah milik awak media dilaporkan rata dengan tanah akibat serangan.

PJS juga mencatat penangkapan terhadap tiga jurnalis Palestina:

1. Farah Abu Ayash
2. Muath Amarneh
3. Asid Amarneh

Lebih jauh, terdapat enam serangan langsung berupa pemukulan terhadap tim media, serta 33 insiden penghalangan peliputan, termasuk di wilayah Al-Mughayyir, Beit Dajan, Ramallah, dan Nablus.

Baca Juga: Israel Serang Gaza, Hampir 70 Warga Palestina Tewas dalam Sehari

Laporan tersebut menyoroti pula tiga kasus hasutan publik untuk membunuh jurnalis Palestina yang dilakukan oleh tokoh-tokoh media dan akun media sosial resmi Israel.

Hasutan ini dinilai PJS sebagai faktor langsung yang memicu pembunuhan terhadap awak media di Gaza.

Dengan meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis, komunitas internasional kembali didesak untuk menekan Israel agar menghentikan pelanggaran terhadap hukum humaniter dan kebebasan pers.

PJS menekankan bahwa situasi ini mencerminkan upaya sistematis untuk membungkam suara media independen dan membatasi akses informasi dari wilayah konflik.