Di tengah kesenyapan ini, perbincangan dengan beberapa petugas tercurah. Mereka mengaku sejauh ini masih bekerja sesuai jadwal.
"Karena kita kerja bukan cuma pengisian bahan bakar doang kan. Kita juga bersih-bersih dan lainnya," ujar salah satu dari mereka, mencoba terdengar optimis.
Namun, di balik itu, ada kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan.
Isu yang viral di media sosial tentang pegawai SPBU swasta yang dirumahkan jelas menghantui mereka.
"Belum ada (informasi dirumahkan), jangan sampai ya," kata petugas lainnya dengan nada penuh harap.
Mereka kini hidup dalam ketidakpastian, menunggu pasokan BBM datang sebelum nasib mereka ditentukan.
Kekhawatiran mereka tersebut, bermula dari kebijakan pengguliran kebijakan baru terkait impor bahan bakar minyak (BBM).
Skema yang sedang diberlakukan, yakni sistem impor satu pintu, di mana PT Pertamina (Persero) akan menjadi pihak utama yang ditunjuk untuk melaksanakan impor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, alasan utama penunjukan Pertamina adalah karena statusnya sebagai perusahaan milik negara yang merepresentasikan kepentingan nasional.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih 63 Penghargaan di Ajang ENSIA 2025
Menurutnya, kebijakan ini juga ditujukan untuk menjaga kedaulatan energi, agar pasokan dalam negeri tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar maupun pihak asing.
“Pertamina itu representasi negara. Tetapi yang lainnya (SPBU swasta) kita kasih. Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan kepada teori pasar. Nanti ada apa-apa gimana,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Bahlil menambahkan, selama ini SPBU swasta sebenarnya sudah mendapat kesempatan untuk melakukan impor BBM.
Bahkan, pada tahun 2024, kuota impor mereka sempat ditambah hingga 10 persen.
Namun, jika kuota yang ada masih dirasa kurang, pemerintah mendorong SPBU swasta untuk bekerja sama dengan Pertamina demi memastikan ketersediaan pasokan energi tetap aman.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai kebijakan tersebut justru menjadi blunder.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe