-
Rocky sebut manuver Jokowi dorong Gibran 2 periode 'konyol'.
-
Langkah ini didasari 'ketakutan' Jokowi akan masa depannya.
-
Jokowi dinilai sibuk urus 2029 saat negara punya masalah.
Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengungkap analisis tajam di balik manuver terbaru Joko Widodo atau Jokowi yang mendorong keberlanjutan duet Prabowo-Gibran.
Menurutnya, langkah ini bukan murni soal kesinambungan program, melainkan didasari oleh 'ketakutan' dan 'kegelisahan' Jokowi sendiri.
Rocky menilai, keinginan Jokowi untuk mengamankan putranya di periode kedua adalah cara untuk menjamin situasi politiknya di masa depan.
“Jadi memang tanpa sadar sebetulnya Presiden Jokowi memperlihatkan ketakutan dia, kalau bukan kegelisahan bahwa dia kalau bukan dijamin oleh anaknya sendiri, pasti akan ada di dalam kepungan politik di masa yang akan datang, atau mungkin dalam waktu dekat ini,” kata Rocky dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Senin (6/10/2025).
Analisis ini muncul setelah Jokowi terpantau sangat aktif secara politik belakangan ini, mulai dari menghadiri kongres PSI hingga sowan ke Presiden Prabowo, yang disinyalir membahas Pilpres 2029.
“Ya kita membaca memang Pak Jokowi akhir-akhir ini mungkin karena udah sembuh, aktif sekali masuk lagi dalam pembicaraan publik, mulai dari mengusulkan supaya Gibran dan Presiden Prabowo jadi paket ke depan di 2029,” kata Rocky.
Ia juga mengkritik manuver ini sebagai tindakan 'konyol'.
Menurutnya, di saat pemerintahan Prabowo sedang bekerja ekstra mengatasi berbagai persoalan, Jokowi justru sibuk dengan agenda politik 2029.
“Tiba-tiba ada mantan Presiden yang anaknya adalah wakil presiden, menginginkan pasangan Prabowo dan Gibran itu sampai 2029, di periode kedua 2029 dan seterusnya,” katanya.
Baca Juga: Rocky Gerung Nilai Pertemuan Prabowo-Jokowi di Kertanegara Bukan Sekedar Kangen-Kangenan, Tapi
Sebelumnya, Jokowi menyambangi kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Sabtu (4/10/2025) siang.
Ajudan Jokowi yakni Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah saat dikonfirmasi Suara.com, menyampaikan jika Jokowi hanya melakukan silaturahmi.
"Iya betul (hanya silaturahmi)," kata Syarif kepada Suara.com, Sabtu (4/10/2025).
Menurut Syarif, pertemuan itu sendiri berlangsung secara 4 mata hanya Jokowi dan Prabowo saja.
"Pertemuan berlangsung 4 mata. Hanya Pak Presiden Prabowo dan Pak Jokowi," katanya.
Pertemuan sendiri berlangsung selama kurang lebih 2 jam lamanya, dimulai pada jam 13.00 WIB.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan
-
Kritik Wacana War Tiket Haji, Pakar UGM: Negara Seharusnya Beri Kesetaraan Bukan Ruang Kompetisi