- Total korban keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 11.566 jiwa per 12 Oktober 2025, dengan ribuan kasus baru dilaporkan setiap minggunya
- Puluhan siswa SMPN 1 Boyolangu, Tulungagung, menjadi korban terbaru, mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG yang diduga tidak segar
- JPPI menuding adanya kegagalan tata kelola, kurangnya transparansi, dan konflik kepentingan dalam program MBG, serta mendesak penghentian total program hingga ada audit dan payung hukum yang jelas
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memakan korban. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis data terbaru yang mengejutkan, di mana total korban keracunan hingga 12 Oktober 2025 telah mencapai 11.566 jiwa, mayoritas adalah anak-anak sekolah.
Krisis ini semakin nyata dengan insiden terbaru yang menimpa puluhan siswa SMPN 1 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Senin (13/10/2025). Mereka serempak mengalami gejala keracunan seperti sakit perut, menggigil, pusing, dan muntah setelah menyantap paket MBG yang dibagikan di sekolah.
Kapolsek Boyolangu AKP Tarmadi mengonfirmasi kejadian tersebut. "Dugaan sementara penyebabnya berasal dari ayam atau irisan tomat dalam menu MBG yang kondisinya sudah tidak segar," kata Tarmadi sebagaimana dilansir Antara, Senin (13/10/2025).
Sebanyak 43 siswa harus dilarikan ke Puskesmas Boyolangu, bahkan empat di antaranya terpaksa dirujuk ke RSUD dr. Karneni Campurdarat untuk penanganan lebih intensif. Pihak kepolisian kini telah mengamankan sampel sisa makanan dan muntahan korban untuk penyelidikan lebih lanjut di laboratorium.
Menurut data JPPI, dalam sepekan (6–12 Oktober 2025) saja, tercatat ada 1.084 korban baru. Angka ini memperkuat kritik keras yang dilayangkan Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji.
“Setiap pekan ribuan anak tumbang karena MBG, tapi negara justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah krisis tanggung jawab publik,” tegas Ubaid Matraji dalam keterangan pers, Senin (13/10/2025).
Penyebaran kasus juga semakin meluas, dengan dua provinsi baru, Kalimantan Selatan (Kab. Banjar) dan Gorontalo (Kota Gorontalo), melaporkan kasus keracunan untuk pertama kalinya. Berdasarkan data JPPI, lima provinsi dengan korban keracunan MBG tertinggi sejak Januari 2025 adalah Jawa Barat (4.125 korban), Jawa Tengah (1.666 korban), DIY (1.053 korban), Jawa Timur (950 korban), dan Nusa Tenggara Timur (800 korban).
Ironisnya, korban kini tidak hanya terbatas pada siswa. JPPI menemukan fakta bahwa guru, balita, ibu hamil, hingga anggota keluarga di rumah ikut menjadi korban. Hal ini terjadi karena paket MBG yang dibawa pulang atau disalurkan melalui Posyandu, seperti yang terjadi di Bima, Ketapang, dan Timor Tengah Selatan.
JPPI menuding Badan Gizi Nasional (BGN) telah gagal total dalam menjalankan tata kelola program yang transparan dan akuntabel. “Anggaran ratusan triliun digelontorkan tanpa payung hukum yang jelas, sementara ribuan anak jadi korban percobaan kebijakan yang belum matang,” papar Ubaid.
Baca Juga: Keracunan MBG Masih Terjadi, JPPI Catat Ribuan Orang Jadi Korban dalam Sepekan
Lebih jauh, JPPI menyoroti adanya konflik kepentingan yang merajalela dalam pengelolaan dapur MBG. “Bagaimana mungkin Polri menindak dapur yang mereka kelola sendiri? DPR mengawasi proyek yang dikerjakan oleh timnya sendiri?” tanya Ubaid retoris.
Atas dasar krisis yang terus berlanjut, JPPI mendesak pemerintah untuk segera menutup total semua dapur MBG hingga ada audit independen dan payung hukum yang jelas. Mereka juga merekomendasikan pelibatan kantin sekolah dan usaha lokal yang dinilai lebih transparan dan efisien.
“Ribuan korban setiap pekan bukan sekadar angka statistik, itu adalah nyawa anak-anak bangsa yang mestinya dilindungi, bukan dijadikan eksperimen proyek politik. Setiap sendok nasi dari MBG yang berujung keracunan adalah bukti nyata gagalnya negara menyehatkan rakyatnya,” tutup Ubaid.
Berita Terkait
-
Viral Siswa Protes Menu MBG Selalu Ikan Lele, Balasan Petugas Katering Tuai Sorotan
-
Keracunan MBG Masih Terjadi, JPPI Catat Ribuan Orang Jadi Korban dalam Sepekan
-
Bulan Madu Maut di Glamping Ilegal, Lakeside Alahan Panjang Ternyata Tak Kantongi Izin
-
Kronologi Bulan Madu Maut di Danau Diateh: Istri Tewas, Suami Kritis di Kamar Mandi Vila
-
Kasus Kematian Istri di Solok: Ini 5 Cara Merawat Water Heater agar Tak Keluarkan Gas Beracun
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
Terkini
-
Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
-
Belum Masuk Prolegnas, Komisi II DPR Sebut Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Dibahas
-
KUHP dan KUHAP Mulai Berlaku, Puan Maharani: Momen Bersejarah untuk Indonesia
-
Pilkada Lewat DPRD, Lemhannas Sudah Serahkan Kajian Rahasia ke Prabowo
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP Mulai Lobi Fraksi Lain di Parlemen
-
Arus Pendek Listrik Bikin Rumah Lapak di Kebon Jeruk Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan ke Lokasi
-
Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Sikap PDIP Dinilai Tak akan Banyak Mengubah Arah
-
Menkes Minta Percepatan Perbaikan Rumah Nakes Terdampak Bencana di Sumatra: Biar Bisa Kerja Normal
-
Tak Hanya PDIP, Komisi II DPR Klaim Bakal Tampung Usulan Golkar hingga Gerindra Soal Model Pilkada
-
Ketua Komisi II DPR: Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN adalah Pesan 'No Point to Return'