- Hasto menegaskan PDIP sebagai partai penyeimbang yang fokus memberi masukan terhadap kebijakan kerakyatan Prabowo.
- PDIP menyoroti kebutuhan pangan, penanganan stunting, serta gizi anak sekolah dalam kebijakan publik.
- Hasto mengapresiasi konsolidasi kabinet Prabowo dan berharap percepatan implementasi program kerakyatan setelahnya.
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan posisi partainya sebagai partai penyeimbang dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hasto, PDIP akan fokus memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut program-program kerakyatan.
Masih menurut pandangannya, PDIP akan mencermati setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan, penanganan stunting, hingga penyediaan gizi bagi anak-anak sekolah.
“Kita kan sebagai partai penyeimbang melihat program-program yang bersifat kerakyatan yang berpihak kepada rakyat, itulah yang kita berikan masukan,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).
Ia menambahkan, Fraksi PDIP akan memberikan masukan secara komprehensif dan berbasis evaluasi terhadap pelaksanaan program yang masih perlu ditingkatkan.
Hasto menekankan pentingnya desain kebijakan nasional yang berangkat dari kebutuhan dan harapan masyarakat.
Ia menilai, kebijakan publik seharusnya dirancang secara partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat di berbagai level.
"Di dalam desain suatu kebijakan pertama harus melihat bagaimana harapan rakyat, entah kebutuhan pangan, kebutuhan untuk mengatasi stunting, kebutuhan akan gizi bagi anak-anak sekolah, dan secara sistem itu melibatkan partisipasi masyarakat misalnya," jelasnya.
Menurut Hasto, pendekatan semacam ini penting agar kebijakan pemerintah tidak sekadar bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Baca Juga: Hari Santri 2025, Sekjen PDIP Soroti Kiprah Bung Karno dalam Gerakan Dunia Islam
Selain program sosial, PDIP juga menyoroti aspek perekonomian nasional, terutama mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyat.
"Kemudian yang kedua di dalam kehidupan perekonomian. Berapa harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu juga sangat diperlukan oleh rakyat," katanya.
Hasto menilai, isu kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur utama bagi keberhasilan pemerintahan Prabowo di tahun pertamanya.
Apresiasi Langkah Konsolidasi Kabinet Prabowo
Lebih lanjut, Hasto mengapresiasi langkah konsolidasi internal kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif dan berpihak kepada rakyat.
"Kemudian Ketiga kami melihat Presiden Prabowo terus melakukan langkah-langkah konsolidasi. Konsolidasi jajaran kabinetnya agar seluruh harapan khususnya dalam aspek riil akan tumbuh menciptakan lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Israel Bersiap Lawan Iran Lagi, Menanti Restu dari AS
-
Dua Hari Berturut, Langit Kelapa Gading Tercemar Asap Kebakaran Sampah
-
Momen Saling Puji PM Thailand dengan Menlu China: Kamu Tampan, Kamu Juga!
-
DPR Murka, Debt Collector Gunakan Ambulans dan Damkar untuk Tagih Utang
-
Iran Kecam Usulan Italia Gantikan Posisi Timnas di Piala Dunia 2026: Kebangkrutan Moral
-
Tarif Rp1 Bikin Transjakarta Diserbu, Penumpang Membludak di Kampung Rambutan
-
Orang Kencing Sembarangan Makin Tak Terkendali, Walkot New York Mau Bangun Toilet Rp62 Miliar
-
Lansia 71 Tahun Gagal Putar Balik, Honda HRV Tabrak Pejalan Kaki hingga Depot Air di Jakbar!
-
Donald Trump Longgarkan Aturan Ganja Medis, Pak Prabowo Gak Mau Ikutan?
-
DPR Ingatkan Risiko Global di Balik Wacana Tarif Kapal Selat Malaka