- Hasto menegaskan PDIP sebagai partai penyeimbang yang fokus memberi masukan terhadap kebijakan kerakyatan Prabowo.
- PDIP menyoroti kebutuhan pangan, penanganan stunting, serta gizi anak sekolah dalam kebijakan publik.
- Hasto mengapresiasi konsolidasi kabinet Prabowo dan berharap percepatan implementasi program kerakyatan setelahnya.
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan posisi partainya sebagai partai penyeimbang dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hasto, PDIP akan fokus memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut program-program kerakyatan.
Masih menurut pandangannya, PDIP akan mencermati setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan, penanganan stunting, hingga penyediaan gizi bagi anak-anak sekolah.
“Kita kan sebagai partai penyeimbang melihat program-program yang bersifat kerakyatan yang berpihak kepada rakyat, itulah yang kita berikan masukan,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).
Ia menambahkan, Fraksi PDIP akan memberikan masukan secara komprehensif dan berbasis evaluasi terhadap pelaksanaan program yang masih perlu ditingkatkan.
Hasto menekankan pentingnya desain kebijakan nasional yang berangkat dari kebutuhan dan harapan masyarakat.
Ia menilai, kebijakan publik seharusnya dirancang secara partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat di berbagai level.
"Di dalam desain suatu kebijakan pertama harus melihat bagaimana harapan rakyat, entah kebutuhan pangan, kebutuhan untuk mengatasi stunting, kebutuhan akan gizi bagi anak-anak sekolah, dan secara sistem itu melibatkan partisipasi masyarakat misalnya," jelasnya.
Menurut Hasto, pendekatan semacam ini penting agar kebijakan pemerintah tidak sekadar bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Baca Juga: Hari Santri 2025, Sekjen PDIP Soroti Kiprah Bung Karno dalam Gerakan Dunia Islam
Selain program sosial, PDIP juga menyoroti aspek perekonomian nasional, terutama mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyat.
"Kemudian yang kedua di dalam kehidupan perekonomian. Berapa harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu juga sangat diperlukan oleh rakyat," katanya.
Hasto menilai, isu kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur utama bagi keberhasilan pemerintahan Prabowo di tahun pertamanya.
Apresiasi Langkah Konsolidasi Kabinet Prabowo
Lebih lanjut, Hasto mengapresiasi langkah konsolidasi internal kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif dan berpihak kepada rakyat.
"Kemudian Ketiga kami melihat Presiden Prabowo terus melakukan langkah-langkah konsolidasi. Konsolidasi jajaran kabinetnya agar seluruh harapan khususnya dalam aspek riil akan tumbuh menciptakan lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
9 Mobil Bekas Paling Lega dan Nyaman untuk Mengantar dan Jemput Anak Sekolah
-
Belum Sebulan Diluncurkan, Penjualan Toyota Veloz Hybrid Tembus 700 Unit
-
Kekayaan dan Gaji Endipat Wijaya, Anggota DPR Nyinyir Donasi Warga untuk Sumatra
-
Emiten Adik Prabowo Bakal Pasang Jaringan Internet Sepanjang Rel KAI di Sumatra
-
7 Sepatu Lari Lokal untuk Mengatasi Cedera dan Pegal Kaki di Bawah 500 Ribu
Terkini
-
Sidang Perkara Tata Kelola Minyak, Kerry Riza Bantah Intervensi Penyewaan Kapal Oleh Pertamina
-
Kurangi Risiko Bencana Hidrometeorologi, KLH Dukung Penanaman Pohon di Hulu Puncak
-
Penasihat DWP Kemendagri Tri Tito Karnavian Tegaskan Kualitas Manusia Indonesia: Mulai dari Keluarga
-
Trotoar 'Maut' di Tugu Yogyakarta, Pedestrian Jogja Belum Ramah Difabel
-
Menunjuk Hidung Menteri di Balik Bencana Sumatra, Siapa Paling Bertanggung Jawab?
-
Tambang Disebut Jadi Biang Kerok Gaduh PBNU, Begini Kata Gus Yahya?
-
Pemprov DKI Tanggung Seluruh Biaya Pemakaman Korban Kebakaran Maut Kemayoran
-
Cerita Hasto Pernah Tolak Tawaran Jadi Menteri: Takut Nggak Tahan Godaan
-
Amnesty International Beberkan 36 Video Kekerasan Polisi di Demo Agustus Lalu
-
Anggap Islah Jalan Satu-satunya Selesaikan Konflik PBNU, Gus Yahya Ngaku Sudah Kontak Rais Aam