-
Menko Yusril bahas restrukturisasi kementerian dan perkuat kerja sama teknis dengan pemerintah Jepang.
-
Kerja sama dengan Japan Patent Office untuk modernisasi sistem kekayaan intelektual di Indonesia.
-
Jepang siap dukung reformasi kepolisian dan keanggotaan Indonesia di dalam organisasi OECD.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada Senin (17/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia menggelar serangkaian pertemuan bilateral untuk membahas isu-isu strategis, mulai dari kerja sama kekayaan intelektual, reformasi kepolisian, hingga dukungan untuk keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Yusril bertemu dengan tiga lembaga penting, yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan Patent Office (JPO), dan Menteri Kehakiman Jepang, Hiraguchi Hiroshi, di Tokyo.
Dalam pertemuannya dengan JICA, Yusril memaparkan perkembangan restrukturisasi kelembagaan di Indonesia pasca-terbitnya Perpres baru yang memisahkan fungsi Kemenkumham menjadi tiga kementerian di bawah koordinasinya. Ia berharap kerja sama teknis JICA dapat diperluas untuk mencakup kementerian-kementerian baru tersebut.
"Jepang memiliki pengalaman panjang dalam membangun sistem hukum modern dan birokrasi yang efisien. Pengalaman itu sangat relevan bagi Indonesia," kata Yusril dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).
Selanjutnya, dalam pertemuan dengan Japan Patent Office (JPO), Yusril menekankan pentingnya kekayaan intelektual (KI) untuk meningkatkan daya saing nasional. Mengingat Jepang adalah pemohon paten asing terbesar di Indonesia, kedua pihak membahas kerja sama untuk peningkatan kapasitas pemeriksa paten, pertukaran data, dan modernisasi layanan digital KI.
"Kolaborasi dengan JPO merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem inovasi Indonesia," ucapnya.
Terakhir, saat bertemu dengan Menteri Kehakiman Jepang, Hiraguchi Hiroshi, Yusril memaparkan progres reformasi kepolisian yang tengah berjalan di Indonesia. Pemerintah Jepang menyambut baik hal tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan.
"Jepang mengikuti dengan seksama proses reformasi kepolisian di Indonesia dan menyatakan kesiapan untuk mendukung melalui mekanisme pelatihan, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas," kata Yusril.
Dalam seluruh pertemuan tersebut, pihak Jepang juga menyampaikan dukungan penuh terhadap proses keanggotaan Indonesia di OECD, yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah saat ini.
Baca Juga: 32 Negara Sudah Lolos! Peta Persaingan Tiket Piala Dunia 2026 Makin Panas
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
Terkini
-
Perjalanan Menuju Candi Prambanan, Prabowo dan PM Narendra Modi Satu Helikopter
-
Asal-usul Isi Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut Raja Juli, Ternyata Hasil 'Peras' 914 Petani KUD
-
3 Pekerja Daycare Little Aresha Masih Jadi Saksi, Akankah Menyusul Jadi Tersangka?
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Hanya Sasar Warga Mampu, 15 Golongan Tetap Gratis
-
Alarm Jelang MPLS, Mayoritas Kepala Sekolah Rakyat Belum Siap Jalankan Tahun Ajaran Baru
-
Tugasnya Hanya Melambaikan Bendera, 1.000 Siswa Dikerahkan Sambut Prabowo-Modi di Yogyakarta
-
Istri Menteri PU Ikut ke NY Pakai Paspor Diplomatik, Ini Bedanya dengan Paspor Dinas dan Biasa
-
Marak Pencurian Besi Lagi di Jakarta, Pramono Ancam Cabut KJP hingga Tak Cairkan Bansos Pelaku
-
Terpaksa Harus Naik, Biaya Haji 2027 Diusulkan Jadi Rp107 Juta
-
Siasat Licik Pengedar Sabu di Bekasi: Sembunyikan Barang Haram dalam Bungkus Pakan Burung