- Prabowo ingin uang negara sitaan dari para pelaku korupsi itu dibelikan Papan Interaktif Digital.
- Pemerintah memiliki uang untuk membayar utang Whoosh, salah satunya dari sitaan koruptor.
- Uang dari salah satu sitaan koruptor juga bisa digunakan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan untuk memanfaatkan uang sitaan dari para koruptor untuk menjalankan sejumlah program.
Terbaru, kepala negara ingin menggunakannya untuk membiayai program digitalisasi pembelajaran.
Prabowo ingin uang negara sitaan dari para pelaku korupsi itu dibelikan Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel/IFP). Hal ini ia sampaikan dalam acara peluncuran Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).
"Kita nanti rencananya tiap kelas ada (tersedia panel interaktif digital). Semua uang-uang koruptor kita kejar nanti, maling-maling kita akan kejar semua supaya anak-anak kita pintar-pintar," kata Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo sudah lebih dulu menyampaikan keinginan untuk mempergunakan uang sitaan dari koruptor untuk pembiayana sejumlha hal, semisal utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, dan lainnya.
Bayar Utang Whoosh
Diketahui dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Prabowo memastikan pemerintah memiliki uang untuk membayar utang Whoosh. Ia menegaskan bahwa pemerintah siap menanggung pembiayaan utang Whoosh.
Prabowo menegaskan Indonesia memiliki uang untuk membayar utang Whoosh.
Terlebih setelah pemerintahan yang ia pimpin melakukan efisiensi anggaran serta menyita aset dan uang dari para koruptor.
Baca Juga: Gebrakan Prabowo: Uang Koruptor Disulap Jadi Smartboard untuk Tiap Kelas, Maling Bakal Dikejar!
"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi [setelah diambil negara] saya hemat. Nggak saya kasih kesempatan," kata Prabowo.
"Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua," sambung Prabowo.
Biayai LPDP
Prabowo membuka kemungkinan menyumbangkan sebagian dari uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Hal itu diungkapkan Prabowo di hadapan Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna satu tahun pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025) sore.
Sebelumnya, pada pagi hari Prabowo menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13.255.244.538.149,00 oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kejaksaan Agung.
Berita Terkait
-
Dasco Buka Suara Soal Polemik Budi Arie Masuk Gerindra: Jangan Dibesar-besarkan!
-
Bertemu di Istana, Ini yang Dibas Presiden Prabowo dan Dasco
-
Poin Pembahasan Penting Prabowo-Dasco di Istana, 4 Program Strategis Dikebut Demi Rakyat
-
Gebrakan Prabowo: Uang Koruptor Disulap Jadi Smartboard untuk Tiap Kelas, Maling Bakal Dikejar!
-
Ikut Duduk di Sekolah, Prabowo Minta Papan Interaktif yang Bikin Siswa Semangat Belajar Jangan Rusak
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time