Buruh KSPI Demo Dekat Istana: Tuntut UMP DKI Jadi Rp5,8 Juta, Anggap Angka Pramono Tak Sesuai KHL

Suara.com - Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi di Istana Merdeka untuk menindaklanjuti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Ratusan massa aksi mulai berdatangan memadati daerah sekitar istana Negara pada 10.00 WIB, Senin (29/12/2025)

Aksi dibuka dengan konferensi pers dari Ketua KSPI DKI Jakarta, Winarso.

Aksi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa ketidak puasan para buruh terhadap UMP DKI Jakarta 2026 yang telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Kita akan melakukan aksi sebagai bentuk bahwa ketidakpuasan kami atas nilai yang diputuskan oleh gubernur DKI Jakarta Pramono," ujar Ketua KSPI DKI Jakarta Winarso di lokasi aksi, Jakarta Pusat, Senin.

Winarso juga mengatakan bahwa sebelum adanya keputusan terkait UMP Jakarta, KSPI sudah sempat bertemu dengan Pramono.

Dari perbincangan tersebut gubernur Jakarta memberikan statment untuk tetap mengambil jalan tengah dalam menentukan besaran UMP Jakarta.

Dengan itu KSPI berharap keberpihakan Gubernur lebih condong terhadap buruh.

"Tapi dengan itu kami juga berharap keberpihakan Gubernur DKI Jakarta itu lebih condong kepada buruh," Ucap Winarso

Baca Juga: Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026

Angka yang diberikan buruh kepada pemprov DKI Jakarta sebagai rekomendasi adalah angka berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan besaran di kisaran Rp 5,8 Juta sekian.

Para buruh berargumen mengaitkan dengan KHL karena angka tersebut adalah angka yang harus disepakati antara 3 unsur antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Winarso juga mengatakan bahwa mekanisme dalam penentuan UMP harus didahului dengan survei pasar dan KHL.

"Mekanisme dalam penentuan UMP harus didahului dengan survei pasar dan KHL, angka itu lah yang kita ajukan," kata dia.

Para buruh yang tergabung dalam KSPI itu berharap aksi ereka didengar dan ditindak lanjuti oleh Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa buruh menuntut tidak lebih tidak kurang dari angka KHL.

Disamping itu rekan rekan dari dewan pengupahan juga sedang melakukan sidang pleno di PPKD Jakarta Timur terkait dengan Upah Minimum Sektoral.