- BMKG memprediksi potensi hujan lebat di Jawa hingga Nusa Tenggara selama satu pekan ke depan, diumumkan pada Selasa (27/1/2026).
- Hujan intensitas tinggi (50-100 mm/hari) diprediksi melanda Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara.
- Kepala BMKG menyoroti kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan sebagai faktor utama yang memperparah dampak bencana akhir-akhir ini.
Suara.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat yang diprediksi akan mengguyur wilayah Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara selama sepekan ke depan.
Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026)
Teuku merinci sejumlah wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan.
"Kami sampaikan bahwa daerah yang untuk seminggu ke depan, tanggal 26, 27, 28, ini yang cukup tinggi adalah di daerah Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara," kata Teuku dalam rapat.
Menurut data BMKG, intensitas hujan di akhir Januari ini masih tergolong tinggi, yakni berada pada kisaran 50 hingga 100 milimeter per hari.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah di Pulau Sumatera yang sebelumnya sempat dilanda bencana besar.
Menurut Teuku, intensitas hujan di wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini mulai menunjukkan penurunan.
"Adapun di daerah Sumatera yang mengalami bencana nomor 1, 2, dan 3, itu sudah cenderung dia hujan ringan dan sedikit hujan sedang khususnya di daerah Sumatera Barat," ujarnya.
Selain memaparkan prakiraan cuaca, BMKG juga memberikan catatan kritis mengenai penyebab tingginya fatalitas bencana akhir-akhir ini.
Baca Juga: Profil Sari Yuliati: Srikandi Golkar yang Resmi Gantikan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI
Teuku menekankan bahwa faktor kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan menjadi variabel krusial yang memperparah dampak dari curah hujan yang terjadi.
Ia menilai, tingkat kerawanan lahan saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi satu dekade lalu, sehingga penanganan bencana tidak bisa lagi hanya berfokus pada pantauan cuaca semata.
"Semakin hari, semakin lama dengan tekanan pada lahan, perubahan fungsi lahan, dan sebagainya itu menyebabkan masalah yang harus ditangani secara terintegrasi," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
Terkini
-
'Polda Harus Proses 2 Tuyul', Roy Suryo Tertawa Ngakak Dilaporkan Eggi Sudjana ke Polisi
-
Harga Daging Sapi di Jakarta Tembus Rp150 Ribu, Pemprov DKI Pasang Badan Lewat Pasar Murah
-
Ketua Komisi V DPR: Longsor Cisarua Mengejutkan, Seperti Petir di Siang Bolong
-
Polisi Ciduk Dua Pengguna Ganja Sintetis Bentuk Cair, Belasan Cartridge Liquid Vape Disita Petugas
-
Opsi Keluar Dari Board of Peace dan 5 Saran Dino Patti Djalal ke Pemerintah
-
Perangi Invasi Ikan Sapu-Sapu, Misi Arief Selamatkan Ciliwung dari 'Penjajah Sunyi' Asal Amazon
-
Kemenkes Ingatkan Risiko Jangka Panjang Konsumsi Ikan Sapu-sapu dari Sungai Tercemar
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera
-
28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?