Mendes PDT: 29 Desa di Sumatra Hilang Akibat Banjir, Beberapa Berubah Jadi Sungai

Suara.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, memaparkan kondisi memprihatinkan pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Pulau Sumatra.

Tercatat, sebanyak 29 desa yang tersebar di enam kabupaten/kota dilaporkan hilang secara fisik.

Hal itu disampaikan Yandri saat melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Menurutnya, beberapa desa kini telah beralih rupa menjadi aliran sungai.

"Desa-desanya ada yang menjadi sungai. Jadi banyak desa yang selama ini ada di sempadan sungai, ketika banjir, sungai pindah ke desa itu. Jadi desanya benar-benar hilang," ujar Yandri di hadapan pimpinan dan anggota Komisi V.

Meskipun wilayah administrasinya hilang diterjang bencana, Yandri memastikan bahwa perangkat desa dan warganya selamat, namun kini berstatus sebagai pengungsi.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi kementeriannya dalam melakukan penataan ulang.

"Tapi penduduknya, termasuk kepala desanya dan perangkat lainnya tetap ada, mengungsi, Pak Ketua. Jadi ini mungkin yang PR terberat di kami," sambungnya.

Berdasarkan data kementerian, Provinsi Aceh menjadi wilayah terdampak paling parah dengan jumlah desa hilang mencapai 21 desa. Sebagian besar desa tersebut kini tertutup lumpur pekat atau menjadi bagian dari aliran sungai baru.

"Yaitu di Aceh ada 21 desa. Ini benar-benar hilang, Ketua. Ada yang tadi saya bilang ada jadi sungai, ada yang tertimbun lumpur, Pak Ketua. Jadi sudah, desanya sudah enggak ada. Termasuk bangunannya dan sarana-prasarananya sudah enggak ada sama sekali," ungkapnya.

Baca Juga: 28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?

Selain di Aceh, delapan desa di Provinsi Sumatra Utara juga dilaporkan hilang, sementara untuk wilayah Sumatra Barat dilaporkan tidak ada desa yang mengalami kehilangan fisik secara total.

Menanggapi situasi darurat ini, Kementerian Desa telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Selain melakukan pemutakhiran data dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, prioritas utama pemerintah adalah melakukan relokasi warga ke tempat yang lebih aman.

"Tidak lagi terancam banjir atau longsor, sehingga itu menjadi desa yang aman dari bencana banjir yang akan datang," tegas Yandri.

Tak hanya sekadar memindahkan rumah, pemerintah juga berkomitmen merekonstruksi sarana dasar seperti akses air bersih, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Program pemulihan ekonomi pun disiapkan untuk menghidupkan kembali mata pencaharian warga desa.

"Pemulihan ekonomi, ini penting di tingkat desa nanti. Ada desa tematik, UMKM, BUMDes, KOPDes, dan tentu ada pasar desa," pungkasnya.