Tolak Polri di Bawah Kementerian, Boni Hargens: Sikap Kapolri Jaga Arsitektur Demokrasi

Hal itu memastikan bahwa Polri tetap menjadi alat negara, bukan alat pemerintah atau kelompok politik tertentu.

Bahaya Politisasi dan 'Rule by Law'

Boni Hargens juga memperingatkan risiko jangka panjang jika Polri ditarik ke ranah kementerian. Di banyak negara dengan demokrasi yang sedang bertumbuh, kontrol eksekutif yang terlalu kuat terhadap aparat keamanan sering kali berujung pada penyalahgunaan kekuasaan.

Fenomena ini dikenal sebagai pergeseran dari rule of law (hukum sebagai panglima) menjadi rule by law (hukum sebagai instrumen kekuasaan).

Reformasi Budaya, Bukan Sekadar Struktur

Alih-alih sibuk mengutak-atik struktur organisasi, Boni menyarankan agar energi bangsa difokuskan pada reformasi budaya di internal Polri.

Reformasi yang sejati seharusnya menyentuh aspek profesionalisme, integritas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu menghadapi tantangan keamanan modern di era digital.

Polri di abad ke-21 harus mampu beradaptasi dengan kompleksitas kejahatan siber, perlindungan hak asasi manusia, dan pelayanan publik yang transparan.

Perubahan mindset dari kultur militeristik menuju kultur pelayanan adalah kunci utama reformasi Polri yang diinginkan masyarakat.

Baca Juga: FPIR Apresiasi Ketegasan Kapolri Tolak Wacana Kementerian Polisi, Polri Tetap di Bawah Presiden

Boni Hargens memberikan peringatan keras agar isu ini tidak ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu yang ingin memperlemah institusi Polri.

"Jangan jadikan agenda reformasi Polri sebagai agenda politik untuk mengail di balong yang keruh," katanya.

Sikap tegas Kapolri dalam mempertahankan posisi Polri saat ini dinilai sebagai bentuk komitmen terhadap supremasi hukum.

Di tengah dinamika politik yang semakin dinamis menuju masa depan, menjaga Polri tetap independen adalah harga mati untuk memastikan demokrasi Indonesia tetap berada pada rel yang benar.