Ironi Kenaikan Tunjangan, Ketua MA Kecewa Berat Pimpinan PN Depok Terjaring OTT KPK

Suara.com - Kabar mengejutkan datang dari Korps Hakim. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan hakim, integritas peradilan justru kembali tercoreng.

Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap pimpinan dan aparatur Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Juru Bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di Pusat Media MA, Jakarta, Senin (9/2), menegaskan bahwa tindakan para oknum tersebut merupakan tamparan keras bagi institusi peradilan, terutama di tengah komitmen zero tolerance terhadap korupsi.

“Ketua MA menyatakan kecewa dan sangat menyesalkan peristiwa yang telah mencederai keluhuran harkat dan martabat Hakim, dan perbuatan tersebut juga telah mencoreng kehormatan dan muruah institusi MA RI,” ujar Yanto mengutip pernyataan Sunarto.

Pelanggaran Komitmen di Tengah Kenaikan Tunjangan

Kasus ini terasa semakin ironis. Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan kenaikan tunjangan bagi para hakim sebagai bentuk apresiasi terhadap profesi mulia tersebut. Namun, penangkapan ini justru menunjukkan adanya pengkhianatan terhadap komitmen perbaikan tersebut.

Sebagai langkah tegas, MA memastikan tidak akan memberikan ruang bagi para pelanggar. Ketua MA menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK dalam membongkar praktik rasuah di lingkungan peradilan.

“MA juga berkomitmen untuk selalu bekerja sama dengan KY guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,” tambah Yanto.

Pimpinan PN Depok Langsung Diberhentikan Sementara

Baca Juga: Viral di Medsos, Lisa BLACKPINK Disebut Syuting Film di Bandung Barat

Buntut dari skandal pengurusan sengketa lahan ini, MA mengambil langkah cepat dengan memberhentikan sementara tiga oknum yang terlibat, yakni I Wayan Eka Mariarta (EKA) – Ketua PN Depok, Bambang Setyawan (BBG) – Wakil Ketua PN Depok dan Yohansyah Maruanaya (YOH) – Juru Sita PN Depok.

Kasus ini bermula dari operasi senyap KPK pada 5 Februari 2026. Tim penyidik KPK mengamankan tujuh orang di wilayah Depok sebelum akhirnya menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kasus ini telah masuk ke tahap penyidikan.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima tersangka, termasuk EKA selaku Ketua PN Depok dan BBG selaku Wakil Ketua PN Depok," ujar Asep Guntur.

Selain unsur pengadilan, KPK juga menyeret pihak swasta dari PT Karabha Digdaya, yakni Trisnadi Yulrisman (TRI) selaku Direktur Utama dan Berliana Tri Kusuma (BER) sebagai Head Corporate Legal.

Para tersangka kini terancam jeratan Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan UU Nomor 20/2001. (Antara)