Wacana Prabowo Dua Periode Menguat, Begini Respons PKS Soal Pilpres 2029

Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Kholid, menegaskan bahwa partainya saat ini fokus mendukung penuh keberhasilan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan pada periode berjalan.

Menanggapi munculnya wacana dukungan untuk Presiden Prabowo dua periode, Kholid menyatakan bahwa fokus utama PKS adalah memastikan seluruh target dan rencana pemerintah dapat tercapai dengan sukses hingga akhir masa jabatan di tahun 2029.

"Insya Allah kami dukung keberhasilan Presiden Prabowo memimpin pemerintahan hingga 2029 nanti. Karena keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo adalah kegembiraan seluruh rakyat Indonesia," ujar Kholid kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Terkait dengan dukungan pada Pilpres 2029 atau wacana dua periode, Kholid mengungkapkan bahwa secara internal PKS belum melakukan pembahasan mengenai hal tersebut.

Ia menegaskan bahwa mengawal pemerintahan agar sesuai rencana merupakan prioritas yang lebih mendesak saat ini.

"Terkait Pilpres 2029 kami belum ada pembahasan. Fokus kami saat ini adalah mengawal jalannya roda pemerintahan Presiden Prabowo agar sukses dan sesuai dengan yang ditargetkan dan direncanakan oleh Pemerintah," tuturnya.

Kholid juga menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan di internal PKS terkait pencalonan presiden.

Merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, keputusan strategis mengenai Pilpres sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Syuro.

"Secara AD/ART Partai, kewenangan terkait Pilpres ada di Majelis Syuro. DPP sebagai mandataris Majelis Syuro akan menjalankan keputusan hasil Musyawarah Majelis Syuro," jelas Kholid.

Baca Juga: NasDem Nilai Wacana Prabowo Dua Periode Masuk Akal, Approval Rating Hampir 80 Persen Jadi Dasar

Hingga saat ini, Kholid menambahkan bahwa Majelis Syuro PKS belum menggelar musyawarah atau pembahasan khusus terkait kontestasi Pilpres 2029.

PKS memilih untuk bersikap tenang dan tetap fokus pada kerja-kerja pengawalan pemerintahan untuk kepentingan rakyat.