- Isu LGBTQ+ dalam Women's March Jakarta pekan lalu memicu perbedaan pendapat antara DPRD DKI dan MUI.
- Kevin Wu menyatakan unjuk rasa dijamin konstitusi dan aspirasi LGBTQ+ tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum.
- Aminudin Yakub menegaskan MUI mendukung gerakan perempuan namun mengecam keras kampanye LGBTQ+ dalam aksi tersebut.
Suara.com - Isu LGBTQ+ yang muncul dalam aksi Women's March Jakarta pekan lalu memantik perbedaan pandangan antara anggota DPRD DKI Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menyampaikan tanggapannya pada Senin (9/11/2026).
Kevin menegaskan, unjuk rasa tetap diperbolehkan selama mengikuti aturan.
"Unjuk rasa untuk mengekspresikan pendapat boleh-boleh saja selama masih dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum," ujarnya kepada Suara.com melalui keterangan tertulis.
Ia lalu menyebut konstitusi sebagai landasan hak warga menyampaikan pendapat.
"Pertama, UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi, menyampaikan aspirasi dalam demonstrasi pada prinsipnya merupakan hak konstitusional," lanjut politisi PSI tersebut.
Menurut Kevin, aspirasi tentang LGBTQ+ tidak boleh langsung disamakan dengan pelanggaran hukum.
"Harus dibedakan antara menyampaikan aspirasi tentang LGBTQ+ dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Keduanya tidak bisa otomatis disamakan," tuturnya.
Kevin pun meminta aparat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersikap sesuai aturan.
"Sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, saya mendorong aparat dan Pemprov DKI bertindak berdasarkan aturan dan bukti pelanggaran, bukan berdasarkan tekanan opini publik," tegasnya.
Namun, pandangan berbeda datang dari Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa MUI, Aminudin Yakub, saat dikonfirmasi Suara.com secara terpisah.
Aminudin menyatakan MUI mendukung gerakan perempuan, tetapi menolak keras kampanye LGBTQ+ yang menurutnya menyusup dalam aksi tersebut.
"Kami mengecam keras terhadap adanya kampanye LGBTQ+," kata dia.
Aminudin juga membedakan hak dasar warga negara dengan perilaku yang ia nilai melanggar hukum.
"Harus dibedakan antara hak-hak sebagai warga negara dia mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan sebagai pembayar pajak gitu, dengan hak dia melakukan LGBTQ+, yang jelas melanggar undang-undang," terangnya.
Ia berharap, penyelenggara kegiatan unjuk rasa ke depan dapat menjaga aksi agar tidak tercampur dengan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan norma sosial.
"Bahwa aksi pemberdayaan, penguatan perempuan, hak-hak perempuan, ya kami mendukung dengan aksi-aksi tersebut. Tapi jangan dinodai dengan adanya tambahan aksi-aksi yang melanggar," tandas Aminudin.